Batam (ANTARA) - Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau, melalui Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) memfasilitasi ketersediaan internet serta langkah antisipatif jaringan internet pada 46 titik TPS di wilayah pulau penyangga yang masuk dalam kategori zona blankspot.
Kepala Diskominfo Kota Batam Rudi Panjaitan di Batam, Sabtu mengatakan adapun wilayah yang termasuk dalam kategori tersebut adalah Kecamatan Galang, Belakang Padang, dan Bulang, serta beberapa kelurahan di Kecamatan Nongsa.
Ia menyampaikan Diskominfo Batam memastikan kesiapan Internet Service Provider (ISP) pada kecamatan dan kelurahan yang ada di wilayah pulau penyangga.
“Diharapkan dengan fasilitas yang diberikan, hal-hal teknis yang membutuhkan penanganan khusus dapat diambil langkah-langkah antisipatif sesuai dengan instansi terkait," kata Rudi.
Ia menjelaskan hal tersebut sebagai tujuan untuk menyukseskan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024, termasuk dalam memastikan ketersediaan jaringan internet dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan oleh penyelenggara.
Layanan jaringan internet sangat berperan penting dalam keberlangsungan tahapan Pemilu 2024, bahkan pemerintah pusat sudah menyediakan 40 titik jaringan internet berupa hotspot untuk mendukung pelaksanaan Pemilu 2024.
“Solusi jangkauan internet untuk pesta demokrasi/pemilu sangat urgensi, sehingga harus segera diatasi untuk ketersediaan fasilitas pendukung pemilu," ujar dia.
Diberitakan sebelumnya, KPU Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menyebutkan sedikitnya 99 tempat pemungutan suara (TPS) berada dalam zona blankspot sinyal internet.
Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Indrawan Susilo Prabowoadi di Batam, Jumat (12/1) mengatakan pihaknya sudah melakukan koordinasi bersama Diskominfo setempat agar dapat membicarakan hal tersebut bersama para provider supaya meminimalisasi TPS yang blankspot.
"Selain itu, seandainya juga sampai dengan hari 'H' nanti, misalnya, juga tidak ada internet, kami juga sudah menyiapkan beberapa hal yang harus diantisipasi, karena kemudian internet itu dibutuhkan dalam rangka untuk bisa menjalankan sistem informasi rekapitulasi suara," ujar Indrawan.
Berita Terkait
14 nelayan Kepri ditahan aparat maritim Malaysia
Sabtu, 27 April 2024 19:33 Wib
Polda Kepri tangkap pelaku penampungan PMI nonprosedural
Sabtu, 27 April 2024 17:18 Wib
Pemkot Batam imbau warga untuk waspada DBD dengan gerakan PSN
Sabtu, 27 April 2024 16:16 Wib
Imigrasi Batam catat PNBP capai Rp17,7 miliar sampai Maret
Sabtu, 27 April 2024 7:16 Wib
Imigrasi Batam terbitkan 27.820 paspor pada triwulan I 2024
Sabtu, 27 April 2024 6:41 Wib
Anggota Bawaslu Kepri dinonaktifkan akibat narkoba
Jumat, 26 April 2024 20:32 Wib
Pemprov Kepri gelar Festival Indera Sakti untuk tarik wisatawan
Jumat, 26 April 2024 19:14 Wib
PSI buka pendaftaran bakal calon kepala daerah yang ingin maju Pilkada 2024
Jumat, 26 April 2024 18:26 Wib
Komentar