Tanjungpinang (Antara Kepri) - Kepala PLN Tanjungpinang, Majuddin mengatakan, tahun depan Pemerintah Pusat akan memangkas  subsidi untuk pembiayaan energi listrik dari Rp63 triliun pada 2015 menjadi Rp35 triliun untuk 2016.

Menurut Majuddin, pengurangan subsidi kelistrikan pada 2016 itu,  sebagai suatu langkah untuk mengurangi beban anggaran yang selama ini ditanggung oleh negara.

"Artinya, supaya subsidi ini semakin tidak membebani negara. Sehingga kita disuruh menghemat. Selain itu, energi primer yang digunakan untuk sektor kelistrikan di Indonesia masih menggunakan energi filosil atau energi yang tidak dapat diperbaharui," paparnya.

Sehingga, apabila energi tersebut habis pada generasi saat ini, generasi berikutnya tidak akan dapat memanfaatkannya. Padahal secara tidak langsung, generasi saat ini memiliki tanggung jawab bagi generasi yang akan datang.

Selain itu, salah satu kebijakan kelistrikan dalam waktu dekat ini adalah bagaimana supaya subsidi disektor listrik ini tepat sasaran.

Menurut Majuddin, khusus di Provinsi Kepri, pelanggan yang masih disubsidi oleh pemerintah dengan daya 450 dan 900 per amper, saat ini berjumlah sekitar 77.000 pelanggan. Padahal dari data penanggulan kemiskinan, pelanggan PLN yang dikategorikan miskin di Kepri sebanyak 72.000 pelanggan.

"Artinya, ada 5.000 pelanggan yang seharusnya tidak menggunakan listrik subsidi," ucapnya.

Sementara itu, dari 72.000 pelanggan tersebut, ada sekitar 40.000 pelanggan PLN yang dikategorikan miskin berada di Kota Batam. Sedangkan Batam sendiri, memiliki perusahaan kelistrikan yang terpisah dari PLN.

Untuk wilayah PLN Tanjungpinang, pelanggan yang tidak dibenarkan menggunakan listrik subsidi kisaran 35.000 pelanggan.

Maka dari itu, lanjut Majuddin, pihaknya berharap bagi masyarakat kategori mampu, agar tidak menggunakan listrik bersubsidi.

"Karena masih banyak masyarakat di pulau lain yang belum menikmati listrik ini," katanya.

Sehingga, yang memang tidak layak untuk menerima subsidi janganlah  menggunakan yang listrik subsidi. Karena, selisih biaya untuk itu bisa dialokasikan ke masyarakat yang dianggap belum menikmati listrik.

Selain itu, biaya tersebut bisa di alokasikan khusus ke sektor yang lebih bisa dimanfaatkan, seperti sektor pendidikan, kesehatan dan layanan infrastruktur lainnya.

Untuk kondisi kelistrikan di Pulau Bintan, khususnya di Ibukota Provinsi Kepri, Majuddin  menceritakan bahwa Tanjungpinang sempat mengalami situasi krisis. Hal tersebut membuat PLN Tanjungpinang melakukan penjadwalan pemadaman listrik bergilir tiap harinya pada semester pertama 2015.

"Tapi saat ini, Alhamdulillah sudah bisa teratasi pelan-pelan," ucapnya.

Keluarnya Tanjungpinang dan Pulau Bintan pada umumnya dari masa krisis listrik tersebut dilihat dari bertambahnya energi listrik yang merupakan jawaban atas krisis listrik tersebut.

Menurut Majuddin, saat ini salah satu program Nasional adalah membangun 35.000 megawatt untuk pembangkit listrik.
 
"Tanjungpinang khususnya dan Pulau Bintan mendapat sekitar 50 megawatt, dan sekarang lagi dalam proses pengadaan di PLN Pusat," ujarnya.

Nantinya, pembangkit listrik di Kepulauan Riau ini menggunakan bahan bakar dari gas, hal ini mengingat Kepri sebagai salah satu provinsi yang menghasilkan gas yang berada di Natuna dan Anambas.
 
"Saat ini, di Pulau Bintan kami sudah ada PLTMG CNG 12 megawatt di Tokojo Kijang, dan sudah dibangun juga pembangkit yang sama di Dompak sebesar 9 megawatt," paparnya.

Di PLTD Air Raja, PLN juga sudah menambah 15 megawatt untuk memperkuat kelistrikan di Kota Tanjungpinang.

Ia berharap, kedepan mudah-mudahan Kepri betul- betul bisa mandiri energi, khususnya energi listrik, dan energi primernya berasal dari SDA Kepri yaitu gas.

Disampaikan juga oleh Majuddin, sebagai kado terindah memperingati HUT ke 70 Hari Listrik Nasional, interkoneksi tegangan tinggi Batam - Bintan energized pertama sudah beroperasi.

"Dengan langkah ini, kami berharap kelistrikan di Kepri tidak bolak-balik padam seperti dulu," paparnya. (Antara)


Editor: Evy R. Syamsir