Lingga (Antara Kepri) - Efesiensi anggaran yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Lingga menyusul kebijakan pusat menunda Dana Alokasi Umum (DAU) Lingga selama empat bulan kedepan, dipastikan tidak berdampak luas terhadap pembangunan infrastuktur pendidikan, kata Ketua Komisi III DPRD Lingga, Noorden.
"Kemarin memang wacananya sekitar Rp7 milyar yang dipangkas di Pos Dinas pendidikan, tapi terakhir kita dapati tidak sebesar itu dipangkas," kata dia di Lingga, Selasa.
Menurutnya, salah satu anggaran di Dinas Pendidikan yang tidak jadi dipangkas yakni dana rehab bangunan kelas di SD Negeri 007 Â Desa Berindat, Singkep Pesisir.
Karena ruang kelas di sekolah tersebut sangat memprihatinkan dan perlu segera direhab. Demikian juga dengan beberapa sekolah lainnya yang sangat membutuhkan rehab mendesak.
Sementara terkait kemungkinan pemangkasan tunjangan bagi guru PNS dan Honorer, dia menjamin hal tersebut tidak akan terjadi.
"Termasuk tunjangan guru itu tidak tersentuh sama sekali," ujarnya.
Namun diakuinya, pemangkasan sekitar lima persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) oleh pemerintah pusat tersebut mempengaruhi kinerja pemerintah daerah.Â
Kendati demikian, pemerintahan tetaplah harus berjalan. Pemerintah daerah, baik dari Eksekutif maupun Legislatif terus berupaya menyurati dan melakukan lobi agar pemangkasan tersebut tidak terjadi di Lingga.
"Anambas dan Natuna tidak dipangkas, jadi kita juga sudah upayakan agar di Lingga tidak dipangkas karena ini menyangkut kesejahteraan ASN dan honorer juga, bukan cuma guru," tutupnya. (Antara)
Editor: Evy R Syamsir
"Kemarin memang wacananya sekitar Rp7 milyar yang dipangkas di Pos Dinas pendidikan, tapi terakhir kita dapati tidak sebesar itu dipangkas," kata dia di Lingga, Selasa.
Menurutnya, salah satu anggaran di Dinas Pendidikan yang tidak jadi dipangkas yakni dana rehab bangunan kelas di SD Negeri 007 Â Desa Berindat, Singkep Pesisir.
Karena ruang kelas di sekolah tersebut sangat memprihatinkan dan perlu segera direhab. Demikian juga dengan beberapa sekolah lainnya yang sangat membutuhkan rehab mendesak.
Sementara terkait kemungkinan pemangkasan tunjangan bagi guru PNS dan Honorer, dia menjamin hal tersebut tidak akan terjadi.
"Termasuk tunjangan guru itu tidak tersentuh sama sekali," ujarnya.
Namun diakuinya, pemangkasan sekitar lima persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) oleh pemerintah pusat tersebut mempengaruhi kinerja pemerintah daerah.Â
Kendati demikian, pemerintahan tetaplah harus berjalan. Pemerintah daerah, baik dari Eksekutif maupun Legislatif terus berupaya menyurati dan melakukan lobi agar pemangkasan tersebut tidak terjadi di Lingga.
"Anambas dan Natuna tidak dipangkas, jadi kita juga sudah upayakan agar di Lingga tidak dipangkas karena ini menyangkut kesejahteraan ASN dan honorer juga, bukan cuma guru," tutupnya. (Antara)
Editor: Evy R Syamsir