Tanjungpinang (Antara Kepri) - Komite Nasional untuk Solidaritas Rohingya (KNSR) meminta Pemerintah Kepulauan Riau menyediakan tempat khusus untuk muslim Rohingya.    
   
"Di Kepri, khususnya salah satu pulau di Kota Batam sangat strategis untuk dijadikan lokasi penampungan bagi para pengungsi. Kami minta dukungan dari pemerintah untuk menjadikan Galang sebagai tempat tinggal para pengungsi," kata Syuhelmaidi saat berdialog dengan Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, di Tanjungpinang, Kamis.
        
Pemilihan Pulau Galang, dilatarbelakangi karena di tempat tersebut punya sejarah sebagai tempat pengungsian. Beberapa sarana dan prasarana juga sudah tersedia di pulau tersebut.
        
Jika memang tidak memungkinkan, Pemerintah Kepri dapat mengusulkan pulau-pulau kosong sebagai tempat tinggal para pengungsi Rohingya.
        
"Kepri banyak pulau yang bisa dijadikan sebagai tempat penampungan kemanusiaan muslim Rohingya," ucapnya.  
   
Selain meminta dukungan untuk menempatkan para pengungsi di Kepri, Syuhelmaidi juga meminta agar DPRD Kepri ikut mendesak pemerintah menuntaskan kasus Rohingya. Salah satunya, dengan melibatkan negara di kawasan Asean, OKI, Dewan HAM dan PBB.
        
Menanggapi permasalahan itu, Jumaga Nadeak memberikan apresiasi dan mendukung penuh langkah KNSR menghentikan aksi kekerasan kepada warga muslim Rohingya. Sebagai negara berdaulat, dan terlibat aktif perdamaian dunia, Indonesia harus aktif membantu.
        
"Pada prinsipnya, kami siap menampung para pengungsi ini jika datang ke sini atas nama kemanusian," kata Jumaga.
        
Namun mengenai wacana untuk menjadikan Pulau Galang sebagai lokasi penampungan perlu dirumuskan lebih dalam lagi, sebab, saat ini Galang sudah ramai dan dipenuhi penduduk Batam. Pemerintah juga harus mempertimbangkan aspek keamanan, sosial dan kebudayaan sebelum menerima pengungsi.
        
"Lagipula sekarang Pulau Galang sudah dijadikan cagar budaya," kata Jumaga.
        
Berdasarkan data Antara, wacana menjadi Pulau Galang sebagai tempat tinggal muslim Rohingya sudah bergulir sejak tahun 2015. Sejumlah penjabat pusat dan daerah menggulirkan wacana tersebut, namun sampai sekarang belum terealisasi.(Antara)

Editor: Dedi