Batam (Antaranews Kepri) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, efisiensi pengelolaan labuh jangkar kapal di Batam bertujuan untuk meminimalisasi penyelundupan.
Menteri Luhut Guna di Batam, Kamis mengatakan, pemerintah pusat akan mengefisiensi pengelolaan labuh jangkar kapal yang awalnya 17 titik menjadi tiga titik, yang telah menjadi topik utama rapat-rapat menteri di bawahnya.
"Tadi kita melihat 17 titik labuh jangkar dan selama ini pengawasan titik-titik labuh jangkar di Kepri dilaksanakan tujuh institusi berbeda," katanya.
Institusi tersebut, kata Luhut, di antaranya Badan Keamanan laut (Bakamla), Ditjen Bea dan Cukai, TNI Angkatan Laut, Kementerian Perhubungan dan lainnya.
Saat ini, pihaknya bersama kementerian terkait tengah menggodok mekanisme pengawasan yang lebih efisien.
Menurut dia, efisiensi harus dilakukan agar masalah-masalah penyelundupan selama ini bisa diatas.
Selain efisiensi mekanisme pengawasan, Luhut akan memperkecil cluster-cluster labuh jangkar di perairan Batam. Selama ini, kata Luhut, ada 17 cluster yang dimanfaatkan untuk labuh jangkar dan kedepan akan disusutkan menjadi tiga cluster.
"Salah satunya di seputaran Pulau Nipah," kata dia. Luhut mengatakan perairan di seputaran Pulau Nipah cukup luas dan memiliki kedalaman ideal, sehingga cocok untuk dijadikan tempat labuh jangkar.
Dengan begitu kata Luhut akan membantu lembaga pengawasan melaksanakan tugasnya dalam pemantauan aktifitas kapal selama labuh jangkar bisa lebih optimal.
Luhut menambahkan selain menjadi tempat labuh jangkar, Pulau Nipah akan dijadikan kawasan oil storage guna memenuhi kebutuhan bahan bakar kapal-kapal yang berlabuh di sekitarnya.
"Potensi labuh jangkar memang sangat besar dan kita mau tertibkan semua," pungkasnya.(Antara)
Lihat Video:
Editor: Rusdianto
Menteri Luhut Guna di Batam, Kamis mengatakan, pemerintah pusat akan mengefisiensi pengelolaan labuh jangkar kapal yang awalnya 17 titik menjadi tiga titik, yang telah menjadi topik utama rapat-rapat menteri di bawahnya.
"Tadi kita melihat 17 titik labuh jangkar dan selama ini pengawasan titik-titik labuh jangkar di Kepri dilaksanakan tujuh institusi berbeda," katanya.
Institusi tersebut, kata Luhut, di antaranya Badan Keamanan laut (Bakamla), Ditjen Bea dan Cukai, TNI Angkatan Laut, Kementerian Perhubungan dan lainnya.
Saat ini, pihaknya bersama kementerian terkait tengah menggodok mekanisme pengawasan yang lebih efisien.
Menurut dia, efisiensi harus dilakukan agar masalah-masalah penyelundupan selama ini bisa diatas.
Selain efisiensi mekanisme pengawasan, Luhut akan memperkecil cluster-cluster labuh jangkar di perairan Batam. Selama ini, kata Luhut, ada 17 cluster yang dimanfaatkan untuk labuh jangkar dan kedepan akan disusutkan menjadi tiga cluster.
"Salah satunya di seputaran Pulau Nipah," kata dia. Luhut mengatakan perairan di seputaran Pulau Nipah cukup luas dan memiliki kedalaman ideal, sehingga cocok untuk dijadikan tempat labuh jangkar.
Dengan begitu kata Luhut akan membantu lembaga pengawasan melaksanakan tugasnya dalam pemantauan aktifitas kapal selama labuh jangkar bisa lebih optimal.
Luhut menambahkan selain menjadi tempat labuh jangkar, Pulau Nipah akan dijadikan kawasan oil storage guna memenuhi kebutuhan bahan bakar kapal-kapal yang berlabuh di sekitarnya.
"Potensi labuh jangkar memang sangat besar dan kita mau tertibkan semua," pungkasnya.(Antara)
Lihat Video:
Editor: Rusdianto