Tanjungpinang (Antaranews Kepri) - Sampai saat ini Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dinilai masih masih bergantung pada anggaran pusat.
Ketua Fraksi Keadilan Sejahtera-Persatuan Pembangunan DPRD Kepri, Ing Iskandarsyah, di Tanjungpinang, Selasa, mengatakan, terbukti penerimaan atau pendapatan Kepri masih didominasi dana perimbangan, karena pemda kurang kreatif mendapatkan sumber pendapatan baru.
"Pendapatan Kepri yang bersumber dana perimbangan mencapai 65 persen, sisanya pendapatan asli daerah. Ini menunjukkan Kepri masih bergantung pada anggaran pusat," ujarnya, yang juga Ketua Komisi II DPRD Kepri.
Iskandarsyah yang juga politisi Partai Keadilan Sejahtera ini menilai pemda tampak tidak kreatif jika dilihat dari sumber utama pendapatan asli daerah. Sepanjang tahun pendapatan asli daerah yang paling besar berasal dari pajak kendaraan.
"Ya, kalau masih itu-itu saja sumber utama pendapatan asli daerah, belum hebatlah. Ini persoalan tahunan yang kerap kami kritisi," ucapnya.
Ia mengemukakan defisit anggaran tahun 2018 juga disebabkan pendapatan asli daerah masih relatif kecil jika dibandingkan dengan rencana pembangunan dalam beberapa tahun ke depan.
Baca juga: Anggaran Kepri diperkirakan defisit Rp400 miliar
Jika ketergantungan Kepri terhadap anggaran pusat tidak besar, maka defisit anggaran tidak terlalu tinggi terjadi pada setiap tahunnya.
Defisit anggaran juga disebabkan penghitungan anggaran yang tidak akurat.
"Penerimaan atau pendapatan daerah yang direncanakan 2017 tidak mencapai target sehingga terjadi defisit anggaran," ujarnya.
APBD Kepri 2018 senilai Rp3,5 triliun, sementara dana perimbangan yang diperkirakan diperoleh tahun ini tidak tercapai.
Kondisi itu diperparah dengan target penerimaan dari sektor labuh jangkar yang beberapa kali ditargetkan diperoleh Kepri, ternyata sampai sekarang belum tercapai.
Nilai dari defisit anggaran pun belum jelas. Berdasarkan informasi terakhir dari Badan Perencanaan Pembangunan Kepri, defisit anggaran sebesar Rp500 miliar, bukan Rp400 miliar sebagaimana informasi yang beredar selama ini.
Dengan kondisi ini, kata dia seharusnya pemda melakukan rasionalisasi kegiatan. Kegiatan yang tidak menyentuh kepentingan masyarakat sebaiknya ditunda atau tidak dilaksanakan.
"Kami berharap pemda lebih kreatif mencari dan pendapatkan sumber pendapatan baru tanpa memberi dampak negatif kepada pengusaha lokal dan masyarakat," katanya.
Ketua Fraksi Keadilan Sejahtera-Persatuan Pembangunan DPRD Kepri, Ing Iskandarsyah, di Tanjungpinang, Selasa, mengatakan, terbukti penerimaan atau pendapatan Kepri masih didominasi dana perimbangan, karena pemda kurang kreatif mendapatkan sumber pendapatan baru.
"Pendapatan Kepri yang bersumber dana perimbangan mencapai 65 persen, sisanya pendapatan asli daerah. Ini menunjukkan Kepri masih bergantung pada anggaran pusat," ujarnya, yang juga Ketua Komisi II DPRD Kepri.
Iskandarsyah yang juga politisi Partai Keadilan Sejahtera ini menilai pemda tampak tidak kreatif jika dilihat dari sumber utama pendapatan asli daerah. Sepanjang tahun pendapatan asli daerah yang paling besar berasal dari pajak kendaraan.
"Ya, kalau masih itu-itu saja sumber utama pendapatan asli daerah, belum hebatlah. Ini persoalan tahunan yang kerap kami kritisi," ucapnya.
Ia mengemukakan defisit anggaran tahun 2018 juga disebabkan pendapatan asli daerah masih relatif kecil jika dibandingkan dengan rencana pembangunan dalam beberapa tahun ke depan.
Baca juga: Anggaran Kepri diperkirakan defisit Rp400 miliar
Jika ketergantungan Kepri terhadap anggaran pusat tidak besar, maka defisit anggaran tidak terlalu tinggi terjadi pada setiap tahunnya.
Defisit anggaran juga disebabkan penghitungan anggaran yang tidak akurat.
"Penerimaan atau pendapatan daerah yang direncanakan 2017 tidak mencapai target sehingga terjadi defisit anggaran," ujarnya.
APBD Kepri 2018 senilai Rp3,5 triliun, sementara dana perimbangan yang diperkirakan diperoleh tahun ini tidak tercapai.
Kondisi itu diperparah dengan target penerimaan dari sektor labuh jangkar yang beberapa kali ditargetkan diperoleh Kepri, ternyata sampai sekarang belum tercapai.
Nilai dari defisit anggaran pun belum jelas. Berdasarkan informasi terakhir dari Badan Perencanaan Pembangunan Kepri, defisit anggaran sebesar Rp500 miliar, bukan Rp400 miliar sebagaimana informasi yang beredar selama ini.
Dengan kondisi ini, kata dia seharusnya pemda melakukan rasionalisasi kegiatan. Kegiatan yang tidak menyentuh kepentingan masyarakat sebaiknya ditunda atau tidak dilaksanakan.
"Kami berharap pemda lebih kreatif mencari dan pendapatkan sumber pendapatan baru tanpa memberi dampak negatif kepada pengusaha lokal dan masyarakat," katanya.