DPRD Kepri ajak pemprov cari solusi atasi defisit APBDP 2022

Warga Kepri harus taat prokes karena kasus COVID-19 melonjak

Menurutnya, ada langkah yang bisa ditempuh Pemprov Kepri untuk mengatasi defisit, yakni memotong anggaran masing-masing OPD atau mencari sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Kami segara rapat dengan pemprov terkait masalah defisit anggaran ini, juga minta data riil jumlah defisit sebenarnya," ujarnya.

Wahyudin menyebut defisit anggaran ratusan miliar itu sangat besar, sehingga dikhawatirkan dapat mengganggu capaian program pemerintah.

Oleh karena itu, kata dia, upaya yang dapat dilakukan ialah menghapus atau menunda kegiatan-kegiatan yang dinilai belum ada urgensinya.

"Kegiatan yang sifatnya belum diperlukan, sebaiknya pemprov hapus atau tunda tahun depan saja," ucapnya.

Kemudian, lanjut dia, upaya lainnya pemprov harus gencar menambah pundi-pundi PAD. 

Sejauh ini Pemprov Kepri masih bertumpu pada pajak kendaraan bermotor, di mana capaiannya masih sekitar 60 persen. Sementara PAD lain, seperti labuh jangkar masih nol karena terbentur dengan aturan Kementerian Perhubungan terkait kewenangan pemanfaatan ruang laut.

Baca juga:
Seorang haji asal Bintan dinyatakan positif COVID-19

Pemkot Batam berikan keringanan berbagai pajak daerah

Tahun ini, sambungnya, pendapatan labuh jangkar dianggarkan Rp50 miliar, tapi sampai saat ini realisasinya masih nihil.

"Labuh jangkar ini harus dikejar ke pemerintah pusat, karena jumlahnya lumayan untuk menambah sumber PAD," ucap Wahyudin.

Sementara itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad optimistis prediksi defisit pada APBD Perubahan 2022 dapat diatasi mengingat hasil evaluasi sektor pendapatan daerah sudah 60 persen.

Sisa lebih penggunaan anggaran atau Silpa tahun 2021 sekitar Rp172 miliar, menurutnya, juga bisa digunakan untuk mengatasi defisit.

"Kami terus bekerja keras untuk memaksimalkan pendapatan daerah demi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," ucap Ansar.