Ansar: Pemkot prioritaskan program seragam sekolah gratis

Tanjungpinang (ANTARA) - Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad meminta Pemkot Tanjungpinang memprioritaskan program seragam sekolah gratis siswa SD dan SMP tahun ajaran 2024/2025, kendati dalam kondisi defisit APBD.

"Saya sudah minta langsung Pj Wali Kota Tanjungpinang Andri Rizal tetap merealisasikan program tersebut," kata Gubernur Ansar di Tanjungpinang, Kamis.

Ansar awalnya menerima informasi Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) Pemkot Tanjungpinang yang membatalkan bantuan seragam gratis tahun ini akibat keterbatasan anggaran dipicu oleh defisit APBD.

Setelah itu, ia langsung memanggil Pj Wali Kota Tanjungpinang agar mengevaluasi kebijakan itu, dengan memangkas belanja APBD yang tidak masuk skala prioritas atau bisa ditunda penggunaannya, seperti biaya perjalanan dinas, kegiatan seremonial, hingga rapat atau pertemuan yang sifatnya kurang penting.

"Misalnya anggaran perjalanan dinas jangan terlalu besar, sebagian dialihkan untuk kegiatan prioritas, salah satunya itu bantuan seragam gratis siswa baru," ujar Ansar.

Dia menyampaikan bahwa bantuan seragam gratis siswa baru SD dan SMP masih sangat dibutuhkan masyarakat Tanjungpinang di tengah kondisi ekonomi saat ini.

Apalagi program ini menjadi kegiatan rutin tahunan Pemkot Tanjungpinang dalam beberapa tahun terakhir, tepatnya sejak tahun 2019 hingga 2023.

"Barangkali pj wali kota masih baru, jadi belum begitu mendalami terkait postur APBD, tapi saya optimistis program itu tetap terealisasi tahun ini," kata Ansar.

Baca juga: Pemkot Tanjungpinang terpaksa batalkan program seragam sekolah gratis

Secara terpisah, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang Salbiah menyatakan pihaknya terpaksa membatalkan program seragam sekolah gratis bagi siswa baru tingkat SD dan SMP tersebut akibat defisit anggaran.

"Kebijakan itu diputuskan oleh tim anggaran pemerintah daerah -TAPD-, karena kondisi anggaran tengah defisit," ujar Salbiah.

Salbiah menyebutkan, semua Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang sudah mengalokasikan anggaran sekitar Rp3,7 miliar untuk mengakomodasi seragam sekolah gratis bagi 3.000 siswa SMP dan 2.000 siswa SD setempat.

Anggaran itu dialokasikan melalui APBD murni Pemkot Tanjungpinang tahun anggaran 2024, namun belakangan program itu urung direalisasikan akibat keterbatasan anggaran dipicu defisit APBD.

"Kami tidak bisa berbuat apa-apa, sebab yang memutuskan itu TAPD Pemkot Tanjungpinang," ujar Salbiah.

Salbiah menyatakan bahwa pembatalan pengadaan seragam sekolah gratis itu juga sudah disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Teguh Ahmad Syafari kepada tiap-tiap kepala sekolah SD maupun SMP se-Kota Tanjungpinang.

Selanjutnya kepala sekolah diminta menyampaikan informasi itu kepada orang tua atau wali murid, karena secara psikologis kepala sekolah lebih dekat dengan para orang tua siswa.

"Kami minta kepala sekolah dapat memberikan pengertian kepada orang tua siswa untuk memaklumi kebijakan pembatalan seragam sekolah gratis ini," katanya.

Baca juga: Pemkab Natuna dapatkan empat kuota beasiswa kuliah di STAN