Batam (Antaranews Kepri) - Mainan impor anak-anak yang tidak memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) dari empat distributor di Kota Batam, Provinsi Kepuluan Riau ditaksir memiliki nilai Rp4 miliar.
Ketua Umum Asosiasi Mainan Indonesia, Sutjiadi Lukas, di Batam, Kamis, mengatakan pihaknya sangat menyayangkan masih ada distributor mainan anak-anak yang tidak memenuhi ketentuan yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan.
"Perkirakan saya paling besar nilainya toko CKS yang berada di Ruko Inti Batam sekitar Rp1 miliar," katanya.
Menurutnya hal itu terlihat dari banyaknya mainan yang disimpan di toko tersebut hingga ke lantai empat ruko.
Dia menjelaskan, dari inspeksi mendadak (Sidak) yang dilakukan pihaknya bersama Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan, dalam setahun bisa menindak 20 hingga 30 distributor.
Rata-rata lanjutnya, distributor tersebut tidak memiliki SNI dan ada juga yang memalsukan tanda SNI di kotak mainan.
"Modusnya mereka hanya membuat SNI saat awal mengurus izin, selanjutnya tidak mengurus SNI lagi dan menyiplak saja," ujarnya.
Kata Sutjiadi, distributor yang mendatangkan mainan dari luar negeri harus mengambil contoh barang terlebih dahulu dan dikirimkan ke Kemendag dan Kementerian Perindustrian sebelum memasarkannya secara massal ke masyarakat.
Setelah itu lanjutnya, Kemendag dan Kementerian Perindustrian melakukan uji di laboratorium.
"Kalau lolos baru barang itu bisa jalan, kalau tidak yang tidak bisa masuk," paparnya.
Menurutnya mainan yang tidak memiliki SNI paling banyak ditemukan di Pulau Jawa.
Sementara Kota Batam, kata dia kemungkinan lebih banyak barang yang diimpor dari beberapa negara tetangga.
"Jadi mereka membeli barang dari Tiongkok, kemudian dikirim ke Singapura baru dibawa ke Batam," paparnya.
Sutiadji menduga, maraknya mainan tidak memiliki SNI di Indonesia dikarenakan adanya oknum-oknum aparat keamanan yang memberikan perlindungan kepada para distributor tersebut.(Antara)
Ketua Umum Asosiasi Mainan Indonesia, Sutjiadi Lukas, di Batam, Kamis, mengatakan pihaknya sangat menyayangkan masih ada distributor mainan anak-anak yang tidak memenuhi ketentuan yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan.
"Perkirakan saya paling besar nilainya toko CKS yang berada di Ruko Inti Batam sekitar Rp1 miliar," katanya.
Menurutnya hal itu terlihat dari banyaknya mainan yang disimpan di toko tersebut hingga ke lantai empat ruko.
Dia menjelaskan, dari inspeksi mendadak (Sidak) yang dilakukan pihaknya bersama Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan, dalam setahun bisa menindak 20 hingga 30 distributor.
Rata-rata lanjutnya, distributor tersebut tidak memiliki SNI dan ada juga yang memalsukan tanda SNI di kotak mainan.
"Modusnya mereka hanya membuat SNI saat awal mengurus izin, selanjutnya tidak mengurus SNI lagi dan menyiplak saja," ujarnya.
Kata Sutjiadi, distributor yang mendatangkan mainan dari luar negeri harus mengambil contoh barang terlebih dahulu dan dikirimkan ke Kemendag dan Kementerian Perindustrian sebelum memasarkannya secara massal ke masyarakat.
Setelah itu lanjutnya, Kemendag dan Kementerian Perindustrian melakukan uji di laboratorium.
"Kalau lolos baru barang itu bisa jalan, kalau tidak yang tidak bisa masuk," paparnya.
Menurutnya mainan yang tidak memiliki SNI paling banyak ditemukan di Pulau Jawa.
Sementara Kota Batam, kata dia kemungkinan lebih banyak barang yang diimpor dari beberapa negara tetangga.
"Jadi mereka membeli barang dari Tiongkok, kemudian dikirim ke Singapura baru dibawa ke Batam," paparnya.
Sutiadji menduga, maraknya mainan tidak memiliki SNI di Indonesia dikarenakan adanya oknum-oknum aparat keamanan yang memberikan perlindungan kepada para distributor tersebut.(Antara)