Bogor (ANTARA) - PDI Perjuangan memilih mendengarkan seluruh aspirasi masyarakat terkait dengan dinamika pro dan kontra pada pembahasan Pasal 7 dalam Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

"Musyawarah untuk mufakat adalah praktik dari demokrasi Pancasila," kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto melalui pernyataan tertulisnya, Minggu.

Menurut Hasto Kristiyanto, materi muatan yang terdapat dalam Pasal 7 RUU HIP terkait dengan ciri pokok Pancasila sebagai trisila yang kristalisasinya dalam ekasila, PDI Perjuangan setuju untuk dihapus.



Demikian halnya dengan penambahan ketentuan menimbang guna menegaskan larangan terhadap ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, seperti marxisme-komunisme, kapitalisme-liberalisme, radikalisme, serta bentuk khilafahisme, juga setuju untuk ditambahkan.

Hasto menjelaskan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui Menko Polhukam Mahfud MD memahami suasana kebatinan yang berkembang.

PDI Perjuangan, kata Hasto, yakin bahwa Pemerintah akan mengedepankan dialog dan menampung aspirasi yang berkembang.

Berbagai pendapat berkaitan dengan RUU HIP tersebut, menujrut dia, menunjukkan kuatnya kesadaran masyarakat terhadap Pancasila sebagai dasar yang mempersatukan bangsa.

"Dengan demikian, akan bijak sekiranya semua pihak mengedepankan dialog. Karena dialog, musyawarah, dan gotong-royong, adalah bagian dari praktik demokrasi Pancasila," katanya.

Hasto menegaskan bahwa latar belakang Indonesia yang dikenal sebagai bangsa pejuang dan tercatat sebagai negara yang meraih kemerdekaan dari hasil perjuangan bangsanya.

Indonesia juga dikenal sebagai pelopor tata dunia baru yang damai dan berkeadilan.



"Semua kepeloporan yang dimiliki Indonesia, mampu menjadi spirit bangsa-bangsa Asia-Afrika dan Amerika Latin memerdekakan diri," katanya.

Ia juga mengingatkan bangsa Indonesia harus bangga dengan kepeloporan tersebut yang seharusnya menatap masa depan penuh rasa percaya diri.

Pada saat bersamaan, lanjut dia, selalu mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa serta menghindari praktik politik divide et impera.

"Pancasila yang digali dari bumi Indonesia adalah saripati kepribadian bangsa yang sarat dengan tradisi gotong royong dan musyawarah," katanya.