Kepri bentuk tim optimalisasi pendapatan daerah

Tanjungpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) membentuk tim optimalisasi pendapatan daerah guna menunjang perekonomian setempat sebagaimana disarankan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

"Kami berterimakasih kepada KPK karena telah mendampingi dalam hal pengelolaan potensi pendapatan daerah," kata Sekdaprov Kepri TS Arid Fadillah usai mempersiapkan rakor seluruh kepala daerah dan semiloka pencegahan korupsi di lingkungan DPRD kabupaten/kota se Kepri di Pulau Dompak, Tanjungpinang, Selasa.

Arif menyebut tim optimalisasi pendapatan daerah yang dibentuk dalam waktu dekat akan diketuai oleh Inspektorat, sekretaris BP2RD, dan dibantu stakeholder terkait seperti Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejati Kepri.

Mereka ditugaskan untuk menggali sumber pendapatan daerah dari sektor pajak, terutama pajak air permukaan (PAP) dan Pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB).

Dua jenis pajak tersebut sangat potensial mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD), tambahnya, namun, selama ini tidak dimaksimalkan oleh Pemerintah Daerah.

"Tim akan mendata berapa banyak penggunaan air dan bahan bakar di Kepri. Itu kita dorong jadi sumber pendapatan daerah," ujarnya.

Pada tahap awal ini tim optimalisasi pendapatan daerah akan membenahi satu per satu perizinan usaha di Dinas PTSP Kepri, tambahnya, karena hal ini berkaitan dengan penggunaan air dan bahan bakar di lingkungan perusahaan, misalnya perusahaan PT Timah di Kundur.

"Mustahil kalau perusahaan itu tidak menggunakan air dan bahan bakar untuk beroperasi. Kita cek dulu datanya, baru bisa diketahui potensi nilai pajaknya," ujarnya.

Arif optimis keberadaan tim optimalisasi pendapatan daerah ini dapat mendukung kinerja UPTD BP2RD Kepri dalam rangka mengejar realisasi target pendapatan daerah.