Gubernur sebut pelantikan pejabat Kepri tanpa unsur transaksional

Tanjungpinang (ANTARA) - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menegaskan pelantikan 306 pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemprov Kepri sama sekali tanpa unsur transaksional di belakangnya karena hal ini dapat merusak tatanan pemerintahan.

"Seleksi dilakukan berdasarkan kemampuan dan kelayakan kepangkatan PNS," kata Ansar usai mengambil sumpah dan melantik Pejabat Eselon III dan IV untuk jabatan administrator, pengawas dan fungsional Gedung Daerah Tanjungpinang, Kamis. 

Ansar berpesan agar seluruh pejabat yang dilantik dapat bekerja dengan sungguh-sungguh dan membuat langkah-langkah yang strategis sesuai tugas pokok dan fungsi.

Dia juga mengingatkan kembali bahwa pelantikan pegawai ini merupakan bagian dari kebutuhan sebuah organisasi dan sangat lumrah dilakukan. 

Promosi yang diberikan merupakan bagian dari bentuk apresiasi pemerintah terhadap pegawai. Sedangkan rotasi adalah upaya penyegaran atau memberikan suasana baru dan tantangan baru, sehingga bisa menjadi motivasi dalam meningkatkan etos kerja. 

"Bekerja dengan penuh tanggung jawab, jangan dijadikan beban. Tapi, ini amanah yang harus dilakukan dengan ikhlas," ucap Gubernur. 

Menurutnya berhasil atau tidaknya pelaksanaan pembangunan serta visi dan misi pemerintah, sangat tergantung dengan kemampuan para pegawai.

"Bagi pejabat yang tidak sungguh-sungguh dalam bekerja, pasti bawahan pun bisa memberikan penilaian," tegasnya. 

Politisi Golkar itu pun mengingatkan jika jabatan struktural bukan satu-satunya sebagai penentu jabatan karir seorang pegawai, karena masih ada jabatan fungsional tertentu.

"Baik jabatan fungsional maupun jabatan struktural, keduanya saling terkait. Makanya harus saling berkoordinasi dan saling menguatkan," demikian Gubernur.