Jakarta (ANTARA) - Puluhan orang yang tergabung dalam Solidaritas Santri Menggugat meminta Suharso Monoarfa untuk mundur dari jabatan menteri, setelah dipecat sebagai Ketua Umum PPP. Koordinator Aksi Guntur Harahap menilai, pernyataan Suharso beberapa waktu lalu menyinggung hati para santri, karenanya pihaknya menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mencabut jabatannya.
“Kami sangat mengapresiasi PPP yang berani memecat Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum PPP. Terlepas dari itu, masih banyak permasalahan yang menyangkut Suharso,” kata Koordinator Aksi Guntur Harahap, di depan Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta, Selasa.
“Selain masalah amplop kiai yang menyinggung hati para santri, Suharso juga memiliki masalah lain, seperti dugaan gratifikasi dan pemalsuan LHKPN. Kami pun meminta BPK dan KPK untuk mengusut tuntas kasus tersebut,” katanya menegaskan.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menegaskan pergantian jabatan Suharso Monoarfa hanya sebagai Ketua Umum PPP. Terkait jabatan Suharso sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, merupakan kewenangan Presiden Joko Widodo.
Dia menjelaskan pergantian itu merupakan reorganisasi dan revitalisasi fungsi jabatan kader partai maupun kader partai yang menjabat di eksternal.
Sementara itu, Ketua Majelis Syariah PPP Mustofa Aqil Siradj mengatakan keputusan itu diambil atas usulan berbagai pihak. Dia pun berharap keputusan itu bisa bermanfaat dan lebih baik untuk partai.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo mengatakan pergantian Ketua Umum PPP yang merupakan urusan internal partai tersebut.
"Kan itu urusan internal PPP," ujar Jokowi saat ditanya apakah pergantian kursi Ketua Umum PPP dari Suharso Monoarfa kepada Muhammad Mardiono akan berdampak pada posisi Suharso di Kabinet Indonesia Maju.
Presiden Jokowi mengatakan persoalan pergantian ketua umum partai agar diselesaikan di dalam internal partai yang bersangkutan.
"Biar dirampungkan di wilayahnya PPP," ucap dia.
Pergantian Ketua Umum PPP merupakan buntut dari pernyataan Suharso Monoarfa mengenai isu amplop kiai yang diutarakan-nya dalam acara pembekalan kader PPP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pertengahan Agustus lalu.
Suharso saat ini menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Suharso Monoarfa diminta mundur sebegai menteri
Berita Terkait
Pemerintah berencana operasikan pesawat N219 untuk wilayah Kepri
Senin, 25 November 2024 17:34 Wib
Tosari Widjaja tutup usia pada hari Kamis pagi
Kamis, 19 September 2024 11:11 Wib
KPU Kepri: Berkas pendaftaran Ansar-Nyanyang lengkap
Rabu, 28 Agustus 2024 14:28 Wib
PPP DKI dukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta 2024
Senin, 26 Agustus 2024 14:38 Wib
Wakil Presiden Ke-9 RI Hamzah Haz meninggal dunia
Rabu, 24 Juli 2024 10:54 Wib
Bappenas sebut pembangunan pusat data di Batam jadi peluang ekonomi baru
Jumat, 19 Juli 2024 19:23 Wib
Rapat Paripurna DPR RI setujui 26 RUU kabupaten/kota menjadi UU, termasuk Bintan
Selasa, 9 Juli 2024 12:41 Wib
Ibunda Kepala Bappenas meninggal dunia
Selasa, 21 Mei 2024 12:57 Wib
Komentar