Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mempersilakan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyelesaikan masalah internal partai-nya lebih dulu sebelum memutuskan posisi Muhammad Mardiono sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
"Ya itu masalah internal di PPP. Saya nggak tahu, (masalah) itu selesai terlebih dahulu, baru kita bicara mengenai masalah Wantimpres," kata Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, Rabu.
Diketahui Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP yang dihadiri ketua dan sekretaris dari 27 DPW PPP se-Indonesia dan digelar di Serang, Banten pada Minggu (4/9) 2022 memutuskan untuk memberhentikan Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum dan digantikan Muhammad Mardiono.
Padahal berdasarkan pasal 12 Undang-undang No. 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, mengatur anggota Wantimpres tidak boleh merangkap sebagai pimpinan partai politik. Aturan tersebut pun menyebutkan jika pemberhentian Wantimpres oleh Presiden bisa dilakukan melalui surat pengunduran diri.
Presiden Jokowi juga mengatakan belum menerima surat pengunduran diri Mardiono.
Pergantian Ketua Umum PPP merupakan buntut dari pernyataan Suharso Monoarfa mengenai isu amplop kiai yang diutarakan-nya dalam acara pembekalan kader PPP oleh KPK pertengahan Agustus lalu.
Pada Selasa (6/9), sejumlah pengurus PPP juga sudah menyerahkan berkas kepengurusan baru hasil mukernas ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Presiden harap PPP selesaikan masalah internal lebih dulu
Presiden Jokowi harap PPP selesaikan masalah internal
Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan pernyataan kepada wartawan di Istana Negara Jakarta, Rabu (7/9/2022). ANTARA/Desca Lidya Natalia
Ya itu masalah internal di PPP. Saya nggak tahu, (masalah) itu selesai terlebih dahulu, baru kita bicara mengenai masalah Wantimpres
Komentar