Pemerintah Karimun Talangi Dana Pilkada

Selasa, 3 Agustus 2010 15:57 WIB

Karimun, 3/8 (ANTARA News) - Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau menalangi dana operasional Komisi Pemilihan Umum setempat terkait belum disahkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2010 .

''Pemerintah daerah telah menalangi. Jadi, kinerja kami tidak terganggu meski APBD Perubahan (APBDP) 2010 yang memuat anggaran Pilkada belum disahkan,'' kata Sekretaris KPU Karimun Islahuddin Roelhaf, di Tanjung Balai Karimun, Selasa.

Islahuddin mengatakan, pemerintah kabupaten telah mengucurkan dana awal sebesar Rp200 juta untuk melaksanakan tahapan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara.

''Semula kami mengusulkan pinjaman sebesar Rp1 miliar. Namun, pemerintah baru menyetujui Rp200 juta,'' katanya.

Namun demikian, lanjut dia, pemerintah daerah akan menambah pinjaman jika dana awal tersebut habis atau tidak mencukupi dalam membiayai kegiatan pesta demokrasi itu.

''Sistem pencairan oleh pemda menerapkan sistem aplikasi yang dapat dikucurkan jika mendesak. Kalau dana awal tersebut habis, kami dapat mengajukan pinjaman baru,'' ucapnya.

Dia menuturkan, tahapan Pilkada yang membutuhkan dana besar yaitu pembentukan dan pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara serta pembentukan Panitia Pemutakhiran Data Pemilihan (PPDP).

''Kami mengapresiasi respon positif dari pemerintah daerah. Dengan dana yang dipinjamkan, pelaksanaan tahapan Pilkada tidak terhambat,'' tambahnya.

KPU Karimun mengajukan dana Pilkada sebesar Rp12 miliar, namun pengucurannya masih menunggu pengesahan APBD-P 2100 yang diperkirakan terealisasi paling lambat Oktober.

Pemungutan suara Pilkada dijadwalkan digelar pada 5 Januari 2011. (Rds./Btm1)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.