Adpel Setuju Bongkar Muat di Parit Rampak

Jumat, 17 September 2010 17:41 WIB

Pelabuhan Kargo Parit Rampak di Kecamatan Meral, Karimun, Kepulauan Riau masih sepi dari aktivitas bongkar muat. Perusahaan pelayaran enggan beralih ke pelabuhan karena birokrasi FTZ dan lokasinya yang jauh dari pusat kota. Tampak petugas pelabuhan s

Karimun (ANTARA News) - Administrator Pelabuhan Tanjung Balai Karimun, Provinsi Kepulauan Riau menyetujui aktivitas bongkar muat kapal barang di pelabuhan milik PT Pelindo I dialihkan ke Pelabuhan Parit Rampak, Kecamatan Meral.

''Pelabuhan Parit Rampak lebih representatif karena dibangun pada lahan yang luas dengan dermaga yang layak,'' kata Kepala Administrator Pelabuhan (Adpel) Tanjung Balai Karimun Gajah Rooseno, di Tanjung Balai Karimun, Jumat 17 September 2010.

Menurut Gajah Rooseno, areal bongkar muat pelabuhan Pelindo yang terletak di Taman Bunga Tanjung Balai Karimun sangat sempit.

''Akibatnya truk-truk terpaksa melakukan kegiatan bongkar muat di badan jalan,'' ucapnya.

Jalan di depan pelabuhan, kata dia, menjadi macet terutama pada pagi hari dan jam-jam sibuk. Warga juga menjadi tidak nyaman karena aktivitas bongkar muat mencemari udara, seperti bongkar muat semen yang mengeluarkan debu.

''Kegiatan di rumah dinas Bupati yang berhadapan langsung dengan lokasi pelabuhan juga terganggu,'' katanya.

Dia mengatakan, pelabuhan Parit Rampak cukup layak menggantikan pelabuhan PT Pelindo karena dapat disandari kapal kargo dengan bobot 1.000 ''gross tonage'' (GT).

''Pelabuhan itu sudah memiliki izin operasional yang diterbitkan pusat. Kolam pelabuhannya juga memadai,'' kata dia.

Dia menyarankan Badan Usaha Kepelabuhan (BUP), selaku pengelola segera melengkapi kekurangan jelang dioperasikannya pelabuhan tersebut.

''Memang pelabuhan belum sesempurna yang diharapkan, namun sambil jalan kami harapkan terus dilengkapi untuk keselamatan dan kenyamanan pengguna jasa,'' tuturnya.

Sebelumnya, Sekretaris Asosiasi Pemilik Pelayaran Indonesia (INSA) Cabang Karimun Sudirman mengatakan keengganan perusahaan pelayaran mengalihkan aktivitas kargo ke Parit Rampak dikarenakan birokrasi kawasan perdagangan bebas yang mengharuskan pemeriksaan sejumlah instansi.

''Kami tidak pernah melarang perusahaan pelayaran untuk pindah ke sana. Itu semua tergantung hukum pasar, pengguna jasa tentu memilih pelabuhan yang birokrasinya lebih mudah dan berada di tengah kota,'' katanya.

Kepala Dinas Perhubungan Karimun Cendra Nawazir enggan mengomentari pro dan kontra pemindahan aktivitas bongkar muat ke Parit Rampak.

''Kami berbuat hanya untuk kepentingan pembangunan daerah. Geliat perekonomian akan hidup di sekitar Parit Rampak jika kegiatan bongkar muat dipusatkan di sana,'' katanya.

Wacana pemindahan pelabuhan bongkar muat ke Parit Rampak mengemuka setelah Lebaran. Warga menilai pelabuhan itu sudah sewajarnya dipindahkan ke lokasi lain agar mengurangi kemacetan di areal Taman Bunga. (ANT-028/Btm1)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.