Jamaluddin Kaget Tambahan Anggaran DPRD Karimun

Kamis, 30 September 2010 21:16 WIB

Karimun (ANTARA News)- Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Karimun, Jamaluddin menyatakan terkejut DPRD Karimun mendapat tambahan dapat Rp6 miliar anggaran untuk tiga bulan jelang akhir tahun anggaran 2010.

"Saya agak kaget ketika mengetahui bahwa kegiatan DPRD Karimun mendapat alokasi anggaran dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp6 miliar," ucapnya di Gedung DPRD Karimun, Kamis 30 September 2010.

Jamaluddin mengaku karena bukan anggota Tim Panitia Anggaran DPRD Karimun, agak terlambat mengetahui nilai nominal anggaran kegiatan di DPRD Karimun.

"Namun dalam waktu dekat saya mencari informasi untuk apa saja dana sebesar akan digunakan," ujarnya.

Menurut dia, bila anggaran itu digunakan untuk kegiatan yang tidak bermanfaat, ke depan diprediksi menjadi bumerang bagi anggota DPRD Karimun.

"Tidak tertutup kemungkinan akan ditinggal oleh konstituennya atau berhadapan dengan hukum sebab disorot tajam penyelenggara kontrol sosial termasuk aparat penegak hukum," katanya.

Nominal sebesar Rp6 miliar tersebut, dibenarkan oleh Sekretaris DPRD Karimun, Hurnaini.

Menurut dia dana tersebut tidak hanya dialokasikan untuk biaya perjalanan dinas anggota DPRD Karimun, melainkan jugai seluruh kegiatan anggota dewan hingga berakhirnya tahun anggaran 2010.

Secara terpisah Ketua LSM Kiprah, John Syahputra, mengatakan hidup bermewah-mewah dengan uang rakyat tetap menjadi "tradisi" kebanyakan pejabat di Karimun.

"Silakan saja mumpung ada kesempatan. Apalagi wilayah Kabupaten Karimun sangat jauh dari jangkauan Komisi Pemberantas Korupsi," katanya.

Ia mengatakan, sampai saat ini tidak satupun indikasi dugaan tindak pidana korupsi di Karimun yang diusut oleh KPK.

"Akibatnya, tidak akan pernah ada efek jera," katanya.

Selain itu dia berpendapat, besarnya alokasi anggaran akan berdampak pada malasnya anggota DPRD Karimun untuk berada di kantor dan lemahnya pengawasan terhadap kinerja eksekutif.

Sebagian besar anggotya dewan akan lebih memilih berada di luar daerah karena mendapatkan uang surat perintah perjalanan dinas (SPPD).

Akibatnya, dapat dikhawatirkan akan banyak pembangunan yang kehilangan arah dan perilaku pejabat publik di Karimun tidak akan pernah berubah kearah yang lebih baik.

"Penyebabnya tidak terlepas dari lemahnya pengawasan dari wakil rakyat dan penegak hukum," tutur John.(ANT-HAM/A013/Btm1)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.