Kualitas TKI Harus Mendapat Perhatian Khusus
Karimun (ANTARA News)- Ketua Fraksi PAN DPRD Karimun, John Abrison, mengharapkan kualitas Tenaga Kerja Indonesia yang akan diberangkatkan keluar negeri mendapat perhatian khusus dari pemerintah.
"Setidaknya mereka itu harus tamat pendidikan sekolah menengah pertama dan sudah dibekali ketrampilan serta keahlian yang dibutuhkan sesuai dengan wilayah penempatan mereka. Sebab rata-rata Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bermasalah adalah mereka yang berpendidikan rendah," ucapnya di Gedung DPRD Karimun, Selasa.
John juga mengharapkan lembaga berwenang yang erat kaitannya dengan permasalahan TKI, betul-betul melakukan pengawasan dan perlindungan secara optimal mengingat jutaan TKI berada di Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan dan Arab Saudi.
"Harus kami akui berbagai program perbaikan penangganan masalah TKI oleh pemerintah memang sudah terlihat, namun belum terealisasi sebagaimana yang diharapkan," katanya.
Dia menuturkan selaku Warga Negara Indonesia, hati siapa yang tidak miris ketika melihat dan mendengarkan derita dari para TKI yang dijuluki sebagai pahlawan devisa.
"Dianiaya majikan, diperkosa dan bahkan ada yang dibunuh namun terlambat diketahui oleh pemerintah. Bahkan tidak jarang sekembalinya ke tanah air merekapun sering menjadi target kriminal, dibius dan dirampok ketika akan kembali ke kampung halamannya," tuturnya.
Lebih lanjut dia memaparkan, begitu banyak lembaga yang terlibat dengan penanganan TKI mulai yang dibentuk oleh pemerintah maupun swasta bertugas untuk perekrutan, pelatihan, penempatan, pengawasan dan perlindungan.
"Akan tetapi masih banyak TKI yang diberangkatkan secara ilegal, tidak memiliki ketrampilan sesuai dengan penempatan dan tidak tahu alamat KBRI. Keberadaan mereka baru diketahui setelah adanya deportasi, adanya perlakuan yang tidak manusiawi, eksploitasi dan lain sebagainya," paparnya.
Harusnya dengan banyaknya pihak yang terlibat dalam pengurusan TKI, kata dia, Indonesia sudah bisa menyamai Filipina.
Waktu dan keterbatasan dana tidak bisa dijadikan sebagai dalih buruknya kinerja dan gagalnya penangganan masalah TKI, karena yang dibutuhkan adalah sanksi tegas terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran mulai dari proses perekrutan, pelatihan, pemberangkatan, penempatan, pengawasan, dan perlindungan TKI.
"Sebab hanya itulah yang bisa meminimalisir jumlah TKI bermasalah selain memasukan pendidikan formal tamat SMP sebagai salah satu persyaratan menjadi TKI," ujarnya. (ANT-HAM/D009/Btm2)
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
