Tanjungpinang (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau belum memiliki data kemiskinan yang akurat karena masih mengacu pada hasil survei Badan Pusat Statistik.
Wakil Ketua DPRD Kepulauan Riau (Kepri) Lis Darmansyah, Rabu, mengimbau pemerintah untuk melakukan pendataan terhadap wakga miskin yang tersebut di wilayah tersebut sebelum program bantuan sosial dilaksanakan tahun 2011.
"Data masyarakat miskin yang dibuat BPS (Badan Pusat Statistik) tidak bisa ditelan mentah-mentah oleh pemerintah, karena pemerintah harus memiliki data tentang klasifikasi warga miskin dan tempat tinggalnya sehingga bantuan yang diberikan tepat sasaran," ujar Lis yang juga Sekretaris Fraksi PDIP Kepri, di Tanjungpinang.
Ia mengatakan sebagian fraksi yang menyampaikan pandangan akhir terhadap nota keuangan mendesak pemerintah mendata masyarakat miskin secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selama ini angka kemiskinan Kepri yang mencapai 18 persen yang disampaikan pemerintah kepada masyarakat berdasarkan data BPS.
"Kami mendukung upaya pemerintah mengentaskan kemiskinan, namun harus disertai data yang akurat," ungkapnya.
Sehubungan dengan permasalahan itu, Plt Sekretaris Daerah Kepri Suhajar Dewantoro berjanji akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh beberapa fraksi di DPRD Kepri tersebut.
Data BPS dapat dijadikan referensi untuk mengakuratkan data kemiskinan di Kepri.
"Pemerintah telah mengajukan program pengentasan kemiskinan pada tahun 2011. Diharapkan angka kemiskinan dapat menurun hingga 8 persen dalam lima tahun terakhir," ujar Suhajar.
Ia mengungkapkan program pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah terfokus pada perbaikan rumah masyarakat miskin. Program itu akan dilaksanakan bersama pemerintah kabupaten/kota.
Pemerintah Kepri pada tahun 2011 direncanakan mengalokasikan anggaran untuk perbaikan rumah tidak layak huni sebesar Rp154 miliar. Namun anggaran untuk perbaikan rumah tersebut dapat direvisi selama berlangsungnya pembahasan anggaran antara tim anggaran legislatif dan eksekutif.
"Ukuran kemiskinan itu lebih banyak dilihat dari kondisi rumah masyarakat, karena itu Pemerintah Kepri fokus memperbaiki rumah yang tidak layak huni," katanya.
(ANT-NP/Z003/Btm2)
Berita Terkait
PPLP Tanjung Uban kerahkan 9 kapal amankan arus mudik
Jumat, 29 Maret 2024 17:09 Wib
Pemkot Batam siapkan 10 lokasi operasi pasar jelang lebaran
Jumat, 29 Maret 2024 16:39 Wib
PLN Batam dan Kejaksaan tandatangani MoU penanganan hukum
Jumat, 8 Maret 2024 16:31 Wib
Dinkes Batam pastikan pelayanan kesehatan saat momen lebaran
Jumat, 29 Maret 2024 15:09 Wib
BPBD Natuna: Sampai bulan Maret 2024 luas karhutla capai 424 hektare
Jumat, 29 Maret 2024 14:58 Wib
UMRAH Kepri terima 1.349 mahasiswa baru melalui SNPMB 2024 jalur prestasi
Jumat, 29 Maret 2024 14:40 Wib
Danlanud RSA Natuna cek kesiapan bandara RSA jelang Lebaran Idul Fitri
Jumat, 29 Maret 2024 12:14 Wib
Satu orang anggota DPRD Kepri tersandung korupsi resmi diganti
Jumat, 29 Maret 2024 6:19 Wib
Komentar