Masyarakat Tanjungpinang Perlu Beras Impor

Jumat, 7 Januari 2011 18:05 WIB

Tanjungpinang (ANTARA News) - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau menyatakan, masyarakat setempat memerlukan beras impor dari Thailand atau Vietnam yang harganya lebih murah daripada beras dalam negeri.

"Harga beras dalam negeri berkisar Rp170.000-Rp250.000/karung (25 kg), sementara harga beras impor di bawah Rp150 ribu/25 kg, bahkan dapat kami atur karena importirnya anak perusahaan BUMD Pembangunan Kepri," kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tanjungpinang Efiyar M Amin, Jumat.

Pemkot Tanjungpinang dan Pemprov Kepri telah memperjuangkan agar beras impor dapat dinikmati seluruh warga masyarakat. Namun, upaya itu belum berhasil karena kebijakan tersebut khusus untuk di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (FTZ), kata Efiyar.

Ia mengatakan, kebijakan impor beras merupakan satu-satunya cara untuk meringankan beban masyarakat Kepri, khususnya Tanjungpinang karena Kepri bukan daerah penghasil beras.

Selama ini, kata dia, beras yang dikonsumsi masyarakat Kepri berasal dari Pulau Jawa dan dengan harga yang tidak terkendali.

Kenaikan harga beras tidak hanya disebabkan gagal panen petani di Pulau Jawa, melainkan juga kenaikan biaya angkutan.

"Berbagai upaya telah dilakukan seperti operasi pasar, namun tidak membuahkan hasil yang maksimal karena tidak dapat dilakukan secara terus-menerus sehingga harga beras tidak dapat dikendalikan," ungkapnya.

Masyarakat Kepri yang tinggal di FTZ Batam, dan sebagian Karimun, Bintan serta Tanjungpinang sudah tiga tahun lalu dapat menikmati beras impor.

Sementara itu, warga yang tinggal di luar kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas terpaksa membeli beras dalam negeri yang harganya cenderung terus naik.

Kawasan di Tanjungpinang yang ditetapkan sebagai FTZ hanya Senggarang dan Dompak, dengan jumlah penduduk relatif sedikit.

Pemerintah Tanjungpinang dan Kepri yang juga sebagai pengurus Badan Pengusahaan FTZ menginginkan kawasan ekonomi khusus itu diberlakukan secara menyeluruh, namun belum disetujui pemerintah pusat.

"Tahun ini kami akan kembali mengajak Pemerintah Kepri melobi pusat untuk menerapkan FTZ secara menyeluruh," katanya. (ANT-NP/A013/Btm1)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.