BMKG ingatkan peluang terjadinya El Nino capai 80 persen

Rabu, 21 Juni 2023 14:29 WIB

Ilustrasi-Asap membubung tinggi dari lahan yang terbakar di Desa Ujung Batu, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/rwa

Jakarta (ANTARA) - BMKG mengingatkan semua pihak mengantisipasi terjadinya El Nino di Indonesia pada bulan Juni, yang peluangnya menguat menjadi 80 persen.

“Sejalan dengan prediksi BMKG per bulan ini, peluangnya sudah 80 persen. Jadi angka 50-60 persen sebagai prediksi di awal tahun itu, karena semakin dekat dengan target waktunya dan itu semakin menguat,” kata Koordinator Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG Supari di Jakarta, Rabu.

Supari menuturkan El Nino Southern Oscillation (ENSO) berada pada kondisi netral pada Maret-April 2023. Indikator-indikator selama Mei semakin kuat menunjukkan perkembangan mengarah ke El Nino.

Kemudian pada dasarian II pada Juni 2023, anomali Sea Surface Temperature (SST) atau suhu permukaan air di Pasifik Tengah dan Timur menunjukkan kondisi terus menghangat dan anomali SST di Samudra Hindia menunjukkan Indian Ocean Dipole (IOD) berada pada fase hangat.

Indeks Osilasi Selatan (SOI) dalam skala mingguan yang digunakan untuk mengukur perbedaan tekanan udara di atmosfer pun, menunjukkan tren menuju fase ke El Nino.

“Nantinya, El Nino berdampak pada berkurangnya curah hujan, begitu pula dengan fenomena IOD positif. Kombinasi keduanya dapat menyebabkan dampak yang lebih kuat,” katanya.

Lebih lanjut BMKG dan beberapa pusat iklim dunia lainnya telah memprediksi peluang El Nino pada semester II tahun 2023 dengan level lemah hingga kuat. Prediksi itu dijalankan menggunakan sistem berbasis modelling yang disusun menggunakan formula yang berbeda dan dikembangkan di masing-masing negara.

“Rata-rata menyatakan bahwa El Nino tahun ini berada pada skala moderat,” ujarnya.

Menurutnya, curah hujan pada Agustus-September-Oktober 2023 diprediksi akan berada pada kategori bawah normal. Terutama wilayah Sumatera, Jawa, Bali, NTB, dan NTT, sebagian Kalimantan serta sebagian Sulawesi. Sebagian daerah bahkan mengalami hujan kategori sangat rendah yakni di bawah 20 mm/bulan.

Supari juga mengaku khawatir bila El Nino tahun ini akan mengulang kejadian terjadinya kekeringan tahun 2019. Guna mengantisipasi kemungkinan itu, ia merekomendasikan pemerintah dari pusat hingga daerah untuk segera melakukan langkah antisipatif pada daerah-daerah yang berpotensi mengalami curah hujan dengan kategori rendah yang dapat memicu kekeringan dan dampak lanjutannya.

Rekomendasi selanjutnya adalah meningkatkan optimalisasi fungsi infrastruktur sumber daya air untuk memastikan keandalan operasional waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan lainnya untuk pengelolaan curah hujan dan penggunaannya saat musim kemarau

“Lakukan langkah persiapan terhadap potensi adanya kebakaran hutan dan lahan berkaitan dengan curah hujan kategori rendah pada musim kemarau 2023, serta melakukan penghematan penggunaan air,” kata Supari.

Sementara itu, Ombudsman RI meminta seluruh jajaran dalam Pemerintah Indonesia untuk memikirkan strategi yang matang mengatasi El Nino yang diprediksi akan terjadi mulai bulan Juni 2023, sekaligus mencegah imbas fenomena tersebut pada keberlangsungan hidup masyarakat.

“Sudah seharusnya kita mulai bersiap-siap menghadapi dampak dari El Nino dan perlu menyiapkan langkah antisipasi supaya dampak El Nino ini, tidak menimbulkan kerawanan sosial dan kerawanan ekonomi baik jangka pendek ataupun jangka panjang,” kata Pimpinan dan Anggota Ombudsman RI Periode 2021-2026 Yeka Hendra Fatika dalam Diskusi Fenomena El Nino: Dampak dan Solusi Terhadap Pelayanan Publik yang diikuti secara daring di Jakarta, Selasa (20/6).

Yeka menuturkan pemerintah perlu menyiapkan langkah-langkah strategis sebagai upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik akibat dampak dari fenomena El Nino.

Upaya pencegahan itu perlu segera dibuat supaya tidak mengulangi bencana kekeringan akibat El Nino pada tahun 2015-2016, yang menurut catatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), luas hutan dan lahan yang terbakar sepanjang 2015 mencapai 2,61 juta hektare (Ha).

Jumlah itu hampir setara dengan akumulasi luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang 2016-2019 yakni 2,78 juta hektare atau sekitar 111 ribu hektare lahan pertanian juga mengalami kekeringan, dengan total kerugian sekitar Rp220 triliun.

“Di awal tahun 2023 Presiden Jokowi memberi arahan pada kementerian/lembaga, pemerintah daerah, institusi terkait, dan seluruh masyarakat untuk lebih siap dan antisipatif terhadap kemungkinan dampak musim kemarau. Terutama antisipasi bencana kekeringan, kebakaran hutan dan kerawanan pangan akibat kegagalan panen,” ujar dia.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BMKG: Peluang El Nino terjadi pada Juni ini capai 80 persen