Program Pemkab Karimun Harus Bersinergi Dengan Pusat

Jumat, 25 Februari 2011 23:01 WIB

Karimun (ANTARA News) - Anggota Komisi A DPRD Karimun, Jamaluddin, mengatakan pada program Tahun Anggaran 2011 terdapat rencana strategis dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Karimun, yang harus bersinergi dengan program prioritas pemerintah pusat.

"Terutama dalam program pemberantasan kemiskinan, pengucuran kredit lunak pada usaha kecil menengah dan mendukung iklim investasi serta perbaikan kinerja aparatur," ucapnya di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Jumat.

Jamaluddin menjelaskan keterbatasan anggaran tidak dapat dijadikan alasan tidak sinerginya program prioritas Karimun dengan pusat.

"Memang tidak seluruh kebijakan pusat itu bisa direalisasikan di daerah karena perbedaan kondisi wilayah," kata dia.

Sinergitas program pusat dan daerah sesuai dengan potensi daerah bisa terealisasi secara optimal bila Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) secara tegas memangkas anggaran sosialisasi, promosi, pelatihan, lomba, monitoring, koordinasi, peningkatan dan pengembangan yang selalu ada disetiap SKPD dan mengalihkan dana tersebut untuk pembukaan lapangan kerja," jelasnya.

Menurut dia, program pemberantasan kemiskinan bisa terwujud hanya dengan membuka lapangan kerja seluas-luasnya.

"Peluang kerja yang terbuka secara luas itu dapat diraih oleh seluruh lapisan masyarakat, sebagai contoh memperbanyak pengerjaan proyek fisik milik pemerintah dan perbaikan di sektor riil," ucapnya.

Kemudian, kata dia, program pemberdayaan usaha kecil dan menengah yang murni milik masyarakat. Pemkab Karimun harus mengalokasikan dana APBD yang cukup untuk pengucuran kredit lunak bagi UKM.

"Pastikan pelaksanaannya harus terbebas dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme, jangan seperti pengucuran dana bergulir tahun 2002-2006 yang penuh nuansa KKN , akibatnya sampai sekarang anggaran yang telah dikucurkan untuk dana bergulir itu macet sebesar Rp12,7 miliar rupiah," ucapnya.

Menurut dia, untuk menumbuhkembangkan iklim investasi yang baik, kepala daerah harus bisa menjamin kemudahan untuk memperoleh izin investasi dalam waktu yang singkat dan dengan biaya murah.

"Butuh komitmen tegas dari kepala daerah terhadap aparatur yang sengaja menghambat, pertegas setiap tahapan perizinan yang harus dilalui bagi para pemohon izin investasi, mulai dari persyaratan, waktu yang dibutuhkan hingga besaran biaya. Upaya mempercepat iklim investasi tidak akan pernah dapat terwujud bila kepala daerah hanya memberi statmen di media massa, tanpa ada tindaklanjut secara nyata," katanya.

Sedangkan tentang perbaikan kinerja aparatur, kata dia, tidak akan pernah dapat terwujud bila kegiatan yang dilakukan hanya dengan pelatihan, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) para aparatur.

"Peningkatan SDM hanya bisa terwujud dengan disiplin yang kuat, atasan secara langsung berani memberikan penghargaan bila aparatur itu berprestasi dan berani menjatuhkan sanksi tegas bila mereka melakukan kesalahan," katanya.

Selain itu, ucap dia, TAPD Pemkab Karimun harus bisa menjamin mulai dari pembahasan draft kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara hingga pembahasan draft rencana APBD sebagian besar alokasi anggaran harus prorakyat.

(ANT-HAM/Y006/Btm1)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.