Pemprov Kepri Utang Hotel Belasan Miliar

Minggu, 20 Maret 2011 13:54 WIB

Tanjungpinang (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau utang belasan miliar rupiah kepada perhotelan di Batam, Tanjungpinang dan Bintan.

Sebagian utang terjadi sejak tahun 2009, sementara pada tahun berikutnya pemerintah terus berutang pada pihak perhotelan untuk melaksanakan rapat, makan dan minum serta penginapan tamu, kata Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia Kepulauan Riau (PHRI Kepri) Rudy Chua, di Tanjungpinang, Minggu.

"Pemerintah paling banyak menggunakan fasilitas perhotelan untuk rapat," ungkapnya yang juga Sekretaris Komisi II DPRD Kepri.

Rudy mengemukakan, Pemerintah Kepri banyak menggunakan fasilitas hote di Batam, terutama untuk rapat dan penginapan tamu. Belasan pengusaha perhotelan mengeluhkan tunggakan tersebut, karena nilainya terlalu besar.

Mereka telah berusaha beberapa kali menagih ke pemerintah, namun belum membuahkan hasil.

Pengusaha perhotelan telah melaporkan permasalahan itu kepada PHRI Kepri. Mereka berharap PHRI Kepri dapat mendorong pemerintah untuk segera membayar utang-utangnya.

"Mereka kewalahan menghadapi permasalahan ini, dan meminta kami menjembataninya agar pemerintah segera melunasi hutang," ungkapnya.

PHRI Kepri telah menyampaikan permasalahan tersebut kepada Sekda Kepri Suhajar Diantoro.

"Pemerintah masih mendata utang-utangnya kepada pihak perhotelan," katanya.

Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Kepri Yudi Carsana mengatakan, pemerintah akan kesulitan membayar utang kepada pengusaha perhotelan, karena anggaran daerah tidak berlaku mundur.

"Tidak ada pos anggaran untuk membayar utang, karena anggaran daerah itu dipergunakan untuk program jangka pendek," kata Yudi yang juga Sekretaris Partai Amanat Nasional.

Menurut dia, utang terhadap pengusaha perhotelan tersebut menunjukkan sikap ketidakprofesionalan pemerintah dalam mengelola keuangan daerah.

Seharusnya, kata dia, pemerintah menggunakan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan kekuatan keuangan daerah sehingga tidak menyisakan utang yang mencapai belasan miliar rupiah.

"Sikap pemerintah ini dapat mematikan dunia usaha, terutama di sektor perhotelan," katanya.

(ANT-NP/F001/Btm1)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.