Warga Batam Salah Mengerti KF BBM

Jumat, 1 April 2011 15:30 WIB

Batam (ANTARA News) - Mayoritas warga Batam salah memahami fungsi Kartu Fasilitas (KF) Bahan Bakar Minyak dan mengira kartu itu untuk subsidi.

Dari 10 warga Batam yang berhasil diwawancarai, Jumat, delapan di antaranya berpikiran KF adalah kartu subsidi, sedang dua lainnya tidak tahu sama sekali fungsi KF.

Padahal, berdasarkan keterangan BPH Migas dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Batam, KF berfungsi sebagai alat rekam belanja BBM warga Batam.

"Fungsi KF untuk mendapatkan subsidi BBM. Kalau tidak ada KF, harga BBM akan lebih mahal," kata warga Batu Aji, Niko.

Niko mengatakan mengetahui fungsi KF dari mulut ke mulut.

Atas pemahaman itulah Niko mengatakan rela mengantre dan berebut KF BBM dengan warga Batam lain.

"Makanya saya mau antre karena informasi yang saya dapat begitu. Dari pada beli bensin mahal, lebih baik tidak bekerja satu hari untuk urus KF," kata dia.

Senada dengan Niko, warga Batu Besar, Deddy, mengatakan memahami KF BBM adalah alat mendapatkan subsidi BBM.

"Yang saya tahu, kalau tidak pakai KF, tidak bisa beli BBM bersubsidi," kata dia.

Warga Baloi, Heri, menganggap KF seperti kartu minyak tanah.

"KF itu seperti kartu minyak tanah, kalau mau dapat harga subsidi harus punya kartu itu," kata Heri.

Heri juga memahami KF hanya diberikan kepada warga menengah ke bawah dan tidak bisa dimiliki orang kaya.

"Orang kaya ngapain punya KF, biar dia beli BBM non subsidi," kata dia.

Sementara itu, warga Sagulung, Deddy B, mengatakan tidak memahami apa itu KF.

"Saya hanya ingin menyukseskan program pemerintah," kata dia.

Sebelumnya, Direktur BBMBPH Migas, Erie Soedarmo mengatakan kartu fasilitas bertujuan meminimalisasikan penyelewengan distribusi bahan bakar minyak bersubsidi.

"Kartu fasilitas merupakan bagian dari alat deteksi kendaraan pengguna BBM, baik kendaraan roda dua maupun roda empat," katanya.

KF, kata Erie Soedarmo, merupakan satu penerapan sistem distribusi tertutup untuk sektor transportasi darat.

Menurut dia, sistem pengawasan menggunakan sistem monitoring itu bukan untuk membatasi penggunaan BBM bersubsidi kendaraan bermotor, melainkan bertujuan memantau kegiatan pendistribusian BBM Bersubsidi.

Setelah sistem itu berjalan, kata dia, maka diharapkan kedepannya akan dapat diketahui jumlah pengguna yang berhak mendapatkan BBM bersubsid, pola konsumsi BBM bersubsidi masing-masing kabupaten/kota, pelanggaran atau penyelewengan distribusi BBM bersubsidi dan kebutuhan kuota BBM bersubsidi tiap kabupaten/kota.

"Diharapkan dengan diberlakukan sistem pengawasan pendistribusian volume BBM, data kebutuhan BBM bersubsidi yang sebenarnya di Kota Batam dapat diperoleh, sehingga perencanaan kuota untuk tahun berikutnya akan lebih akurat dan dasar pemenuhannya dapat dipertanggungjawabkan," kata Eri.(Y011/A027/Btm2)