"Kami menyelenggarakan rapat koordinasi untuk melakukan percepatan penyelesaian atas berbagai temuan yang ditemukan oleh BPK, BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), kemudian oleh tim inspektorat sendiri terhadap Kementan," kata Irjen Kementan Jan S. Maringka di Batam, Kamis.
Dia menyebutkan dari rakor itu diketahui sampai saat ini pihaknya sudah mencapai rekomendasi penyelesaian sebesar 87 persen. Dengan jumlah tersebut, dia berharap penyelesaian dari berbagai temuan yang disampaikan BPK RI itu dapat meningkat hingga 90 persen pada akhir tahun 2023.
"Ini kami harapkan tentunya menjadi target kami bersama dengan pemangku kepentingan lainnya, karena seperti aset, kami harus bekerja sama dengan Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR, dan Kemendagri. Ini adalah kebersamaan kami menyelesaikan berbagai temuan ini," katanya.
Menurutnya, efektivitas pengawasan tidak dilihat dari banyaknya temuan atau rekomendasi, tapi dari penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan tersebut.
Karenanya, pemantauan TLHP dilakukan melalui peningkatan dan rekonsiliasi data secara berkala serta mengunjungi langsung mitra kerja untuk melaksanakan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan.
"Dengan adanya pertemuan ini, saya berharap bisa mengkomunikasikan berbagai temuan-temuan ini dan bisa diselesaikan bersama-sama," katanya.
Berdasarkan rencana strategis Itjen Kementan 2020-2024, target kinerja pada tahun ini adalah 85 persen terhadap rasio temuan BPK-RI atas laporan keuangan Kementan yang telah ditindaklanjuti. Hingga saat ini telah mencapai 87,36 persen sedangkan untuk temuan internal mencapai 88,14 persen.
"Dengan kegiatan percepatan penyelesaian TLHP diharapkan dapat melakukan pembahasan dan solusi penyelesaian tindak lanjut yang dilaksanakan oleh setiap mitra eselon I, sehingga mendukung terciptanya pelaporan tertib administrasi yang tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran," katanya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kementan gelar rakor percepatan penyelesaian temuan BPK di Batam
Komentar