Ketua MPR desak aparat hindari kekerasan saat tangani konflik di Rempang Batam

id MPR RI, wakil ketua MPR RI,ketua MPR RI, bambang soesatyo, bamsoet, pulau rtempang, batam, kepri,polisi

Ketua MPR desak aparat hindari kekerasan saat tangani konflik di Rempang Batam

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. (ANTARA/HO-Dok Bamsoet)

Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendesak agar aparat kepolisian tidak melakukan kekerasan dalam menyelesaikan konflik di Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
 
"Meminta aparat kepolisian untuk tidak melakukan kekerasan dan menggunakan kekuatan berlebih terhadap masyarakat Rempang, tetapi dengan lebih mengedepankan pendekatan humanisme dan bersama pemerintah membuka ruang dialog untuk menciptakan win-win solution," ujar Bamsoet dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin.
 
Terjadinya bentrok antara penduduk Pulau Rempang dan aparat keamanan berakhir ricuh sebagai imbas dari masalah pengembangan kawasan ekonomi baru Proyek Rempang Eco City di Pulau Rempang dan Galang, Kota Batam.
 
Hingga kini, katanya, permasalahan antara pemerintah dengan masyarakat di Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) ini masih belum usai, di antaranya belum semua masyarakat yang terdampak rencana Proyek Rempang Eco-City sepakat untuk direlokasi dari tempat tinggalnya.
 
Bamsoet menyarankan pemerintah untuk mempertimbangkan rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), yakni agar rencana pembangunan industri tersebut dilakukan tanpa harus menggusur warga setempat.
 
"Pemerintah dan aparat disarankan menyelesaikan seluruh proses penanganan masalah di Pulau Rempang dengan cara yang lembut, baik, dan tetap memberikan penghargaan kepada masyarakat yang memang sudah turun-temurun di sana, yakni sejumlah penawaran, baik hunian sementara, hunian tetap, hingga sertifikat hak milik (SHM)," lanjutnya.
 
Pemerintah, menurutnya, harus menyosialisasikan secara jelas kepada masyarakat setempat terkait penawaran yang diberikan pemerintah.
 
Bamsoet menegaskan agar pemerintah mendengarkan keluhan dan pendapat masyarakat setempat terkait rencana pemerintah tersebut.

Sementara itu, Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM RI Bahlil Lahadalia, mengunjungi dua sekolah, yakni SD Negeri 024 Galang dan SMP Negeri 22 Batam yang terkena gas air mata saat bentrokan antara petugas dan warga Rempang pada 7 September 2023.
 
Kehadiran Bahlil di dua sekolah itu untuk memastikan proses belajar mengajar siswa berjalan lancar setelah bentrokan.
 
"Saya datang ke sekolah agar tidak ada persepsi di media sosial yang aneh-aneh. Setelah saya cek dua sekolah terdampak gas air mata, sekarang mereka sudah sekolah seperti biasa. Di sini, mereka tertawa bersama saya," ujar Bahlil di Batam, Kepulauan Riau, Senin (18/9).
 
Dia juga menanggapi dan akan mempertimbangkan kembali atas permintaan siswa di dua sekolah itu  agar tidak menggusur sekolah mereka.
 
"Iya akan kami pertimbangan itu semua. Insya Allah lah. Kami kan punya hati semua," kata dia.

Selain mempertimbangkan penggusuran sekolah, Bahlil juga menegaskan tidak akan membongkar makam leluhur masyarakat Melayu di Pulau Rempang, walaupun proyek investasi di pulau tersebut terus berjalan.
 
"Untuk kuburan pendahulu kita, saya tidak izinkan dibongkar. Nanti ini akan dipagar, dibuat gapura, agar dapat nyaman berziarah," ujarnya.


Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Ketua MPR desak aparat hindari kekerasan saat tangani konflik Rempang

Komentar

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE