Kementerian PUPR dan BP Batam gelar rapat teknis percepat pembangunan Rempang

Rapat ini dalam rangka menindaklanjuti keputusan dalam Rapat Terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (25/9) lalu. Salah satu penugasan yang diberikan kepada Kementerian PUPR adalah pembuatan site plan atau rencana tapak permukiman yang berjumlah 1.322 kepala keluarga (KK).

"Jadi dengan rapat ini, kami ingin mengetahui lingkup pekerjaan yang dapat dilakukan oleh Kementerian PUPR kedepannya,” ujar Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jendral Cipta Karya, Kementerian PUPR, Johanes Wahyu Kusumo Susanto dari keterangan yang diterima di Batam, Jumat.

Ia mengatakan akan ada lima kampung yang terdiri dari 961 KK untuk dilakukan pergeseran ke Tanjung Banun. Sementara di Tanjung Banun sendiri, saat ini sudah ada 361 KK yang bermukim di sana. Sehingga masyarakat yang akan bermukim di Tanjung Banun nantinya, kata dia, akan ada sebanyak 1.322 KK.

Baca juga:
BP Batam: Ada penambahan warga Rempang yang mendaftar untuk pergeseran

Polda Kepri pulangkan 200 personel Brimob Polda Riau pengamanan Rempang

"Untuk di Tanjung Banun akan dibangun pemukiman terpadu. Pemukiman ini dapat dijadikan sebagai percontohan kampung nelayan yang eco friendly di Indonesia,” katanya.

Sementara itu Anggota Bidang Kebijakan Strategis BP Batam Enoh Suharto mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di Kawasan Rempang.

Menurutnya, hal ini dilakukan untuk memenuhi hak masyarakat dapat terselesaikan dengan baik dan cepat.

"Semoga pembangunan Rempang Eco City ini bisa segera berjalan dan memberikan dampak kesejahteraan masyarakat kedepannya," ujar Enoh.