Pertamina catat kendaraan pengguna Biosolar di Kepri meningkat 13 persen

id Kepri,batam ,pertamina,biosolar,Kepulauan riau

Pertamina catat kendaraan pengguna Biosolar di Kepri meningkat 13 persen

Seorang petugas SPBU di Batam saat melakukan pengisian BBM Biosolar bersubdisi (ANTARA/Jessica)

Batam (ANTARA) - Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) menyebutkan jumlah kendaraan pengguna BBM Biosolar subsidi di Kepulauan Riau (Kepri) meningkat 13 persen atau 580 kendaraan.

Area Manager Communication, Relation, and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Susanto August Satria mengatakan pengiriman BBM dari terminal BBM ke SPBU dalam kondisi normal dan tidak ada penghentian pasokan atau gangguan operasi pada proses penyaluran BBM.

"Jadi jumlah kendaraan Biosolar pada Bulan Juni lalu saat kondisi normal itu sebanyak 4.390 kendaraan di Tanjungpinang dan Bintan. Kemudian pada Bulan Juli sampai dengan Oktober ini ada penambahan kendaraan (pengguna Biosolar) rata-rata 13 persen atau 580 kendaraan," kata Satria dalam keterangan yang diterima di Batam, Rabu.

Ia memastikan stok Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) Biosolar subsidi dalam keadaan aman dan tersedia di Kepulauan Riau (Kepri) khususnya Kota Batam, Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan.

"Stok BBM JBT Biosolar dalam keadaan aman dan tersedia, jadi tidak ada pengurangan stok. Kami terus berkomitmen untuk menjaga penyaluran Biosolar subsidi sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan pemerintah," ujar dia.

Selain itu, kata Satria, pihaknya juga telah mengamati penambahan kendaraan tersebut dan sebagian besar kendaraan tersebut mengisi Biosolar sebanyak dua kali, dengan rata-rata pengisian di antara 30 liter sampai 60 liter per hari.

Dengan begitu, Pertamina Patra Niaga membutuhkan dukungan dari pemerintah dan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait keamanan dan ketertiban demi kelancaran distribusi energi.

Pihaknya pun mengimbau kepada masyarakat agar menggunakan BBM subsidi dengan bijak, tidak menimbun dan tidak menjual kembali BBM subsidi karena merupakan tindakan pidana.

"Kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah setempat dan APH untuk bersama-sama mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan BBM. Jika melihat adanya indikasi penyalahgunaan atau kecurangan, masyarakat juga dapat melaporkan langsung ke aparat yang berwenang," kata Satria.

Komentar

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE