Lemhanas Kaji Ketahanan Nasional di Perbatasan

Senin, 23 Mei 2011 14:11 WIB

Batam (ANTARA News) - Lembaga Ketahanan Nasional mengkaji dan meneliti nilai-nilai sosial dan budaya bangsa di wilayah perbatasan guna meningkatkan ketahanan nasional dalam rangka keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Pengkajian dilakukan di daerah-daerah perbatasan yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Kepulauan Riau," kata Tim Pengkaji Sosial Budaya Lemhanas Sudaryono dalam rapat dengar pendapat di Kantor Pemkot Batam, Senin.

Ia mengatakan Lemhanas melakukan peelitian komprehensif dengan langsung ke daerah-daerah perbatasan untuk mengidentifikasi kondisi ketangguhan ketahan sosial, budaya dan pelayanan yang akan berpengaruh kepada keutuhan NKRI.

Penelitian dilakukan dengan kunjungan ke instansi pemerintah dan berdialog dengan unsur-unsur unsur masyarakat.

Hasil kajian, akan didiskusikan dengan para pakar, sebelum dilaporkan ke Presiden untuk dibuat kebijakan-kebijakan strategis.

Di tempat yang sama, Ketua Lembaga Adat Melayu Kota Batam Imran AZ mengatakan ada beberapa masalah di pulau-pulau pesisir, di antaranya kendala bahan bakar minyak bersubsidi dan kepemilikan dan pengelolaan lahan di Pulau Rempang dan Galang yang masih status quo.

"Warga hinterland serba salah, juga termasuk masalah migas," kata Imran.

Ia mengatakan kebijakan pemerintah menetapkan Batam tidak lagi mendapat BBM bersubsidi. Termasuk pulau-pulau pesisir. Namu, BBM bersubsidi masih dapat dinikmati kabupaten kota lain di Kepri yang jaraknya tidak terlalu jauh dari pulau-pulau pesisir Kota Batam.

"Jadi banyak BBM bersubsidi yang rembers ke Batam," kata dia.

BBM bersubsidi, kata dia, masih sangat dibutuhkan, terutama warga pulau pesisir yang berprofesi sebagai nelayan.

Menurut dia, nelayan masih membutuhkan BBM bersubsidi karena keterbatasan perekonomian.

Anggota DPRD Kota Batam Mawardi Harni mengatakan masyarakat perbatasan memiliki banyak tuntutan keadilan kepada pemerintah.

Padahal, menurut dia, partisipasi masyarakat perabtasan sangat kurang. Wakil rakyat juga menilai masyarakat perbatasan mudah menghakimi sendiri.

"Kalau ada kejadian, masyarakat menghakimi sendiri, itu berlebihan, sampai kehilangan nyawa," kata dia. (ANT-YJN/M019/Btm2)