Pansus SOTK Kepri Bahas Empat Agenda Penting

Kamis, 26 Mei 2011 15:57 WIB

Tanjungpinang (ANTARA News) - Panitia Khusus Stuktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) DPRD Provinsi Kepulauan Riau masih membahas empat agenda penting yang akan membawa perubahan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

"Tiga agenda penting yang dibahas Pansus SOTK berhubungan dengan perubahan SKPD, sementara agenda penting lainnya berkaitan dengan usulan pendirian Badan Penelitian dan Pengembangan Kepulauan Riau," ujar anggota Pansus SOTK DPRD Kepulauan Riau (Kepri), Surya Makmur Nasution, yang dihubungi dari Tanjungpinang, Kamis.

Nasution mengatakan, Kepri membutuhkan Badan Penelitian dan Pengembangan sebagai pusat penyimpanan data dan penelitian terhadap kegiatan yang berhubungan berbagai kegiatan pemerintahan, dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

"Peranan badan itu sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat," ujarnya.

Tiga agenda lainnya yang dibahas Pansus SOTK DPRD Kepri adalah rencana peningkatan status Kantor Pemberdayaan Perempuan Kepri menjadi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kepri, pemisahan antara Rumah Tangga Gubernur Kepri dengan Wakil Gubernur Kepri, serta rencana penyatuan Badan Kekayaan dan Keuangan Daerah dengan Dinas Pendapatan Daerah.

Kantor Pemberdayaan Perempuan Kepri dapat mengelola anggaran sendiri setelah ditingkatkan menjadi badan. Namun efektivitasnya akan dikaji secara matang sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Efektivitas dan efisiensi anggaran dari pemisahan Rumah Tangga Gubernur Kepri dengan Wakil Gubernur Kepri juga akan dikaji, jangan sampai pemisahan tersebut menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.

"Jangan sampai menimbulkan persepsi seolah-seolah hubungan kedua pemimpin Kepri retak," ungkapnya.

Ia mengemukakan, Pansus SOTK DPRD Kepri juga akan mengkaji efektivitas kinerja Badan Kekayaan dan Keuangan Daerah jika disatukan dengan Dinas Pendapatan Daerah. Selain itu, Pansus juga akan mengkaji dampak yang ditimbulkan terhadap anggaran daerah jika kedua SKPD itu digabung.

"Kami inginkan perubahan SKPD berdampak positif bagi pemerintahan dan masyarakat," katanya.

(ANT-NP/E001/Btm3)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.