Pansus RPJMD minta Pemprov Kepri jeli inventarisasi masalah

id Penyusunan RPJMD 2021-2026

Pansus RPJMD minta Pemprov Kepri jeli inventarisasi masalah

Ketua Pansus RPJMD 2021-2026 Taba Iskandar (tengah) saat memimpin rapat pansus di Gedung Graha Kepri, Batam, Kepulauan Riau. (ANTARA/HO-Humas DPRD Provinsi Kepri.)

Tanjungpinang (ANTARA) - Pansus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 meminta Pemprov Kepri lebih jeli dalam menginventarisasi masalah berdasarkan skala prioritas agar bisa dicarikan solusi bersama.

Ketua Pansus RPJMD 2021-2026 Taba Iskandar mengatakan sudah meminta Pj Sekdaprov Kepri Lamidi memaparkan RPJMD 2021-2026 secara umum dalam rapat yang digelar Kamis 26 Juli 2021.

Dalam rapat itu, kata dia, pansus dan sekda membahas satu per satu sesuai dengan prioritas yang telah dituangkan dalam visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri agar sesuai dengan apa yang dituangkan di dalam RPJMD tersebut.

"Kita harus sesuaikan berdasarkan skala prioritas dan kemudian dibongkar satu per satu permasalahannya dan dicarikan solusinya,” kata Taba di Batam, Ahad. 

Sementara itu, Anggota Pansus Hanafi Ekra menyoroti beberapa hal yang disampaikan dalam pemaparan RPJMD 2021-2026. Antara lain menyangkut permasalahan isu strategis tentang adanya ambisi dari beberapa negara tetangga yang akan berinvestasi di daerah Kepri.

Isu seperti itu, katanya, juga harus dimasukkan ke dalam RPJMD Kepri mengingat wilayah setempat berada di bagian terdepan dan berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga.

Selain itu permasalahan pendidikan yang muncul setiap awal tahun ajaran baru tentang penerimaan anak didik baru Sekolah Menengah Atas (SMA) yang selalu saja kekurangan ruang kelas belajar (RKB).

“Belum lagi persoalan perang harga minyak dunia, di mana daerah kita ini merupakan penghasil minyak dan gas bumi tetapi justru mendapatkan minyak dengan harga yang mahal,” ujarnya. 

Hanafi juga mengingatkan tentang kesesuaian visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri dengan visi nasional sampai dengan 2025 seperti mengenai kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. 

“Kita juga harus melihat irisan visi gubernur dengan visi nasional apakah sudah sejalan atau belum,” ucapnya.

Anggota Pansus yang lain Khazalik mengatakan pansus tidak bisa melakukan percepatan pembahasan sebelum adanya sinkronisasi antara Badan Perencanaan,  Penelitian dan Pengembangan Daerah (Barenlitbang) dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Kepri. 

“Maksudnya jika memang belum ada sinkronisasi antara Barenlitbang dengan para OPD nanti pasti terjadi pembahasan ganda, dan itu yang menghambat tercapainya percepatan pembahasan RPJMD ini,” ungkap Khazalik.

Sementara Kamaruddin Ali menyoroti persoalan  pendidikan merupakan faktor mendasar untuk tercapainya visi penanggulangan kemiskinan. 

Dia katakan Pemerintah Daerah sulit menanggulangi kemiskinan sementara pendidikan belum teratasi sepenuhnya, karena pendidikan itu anggap sebagai dasar dari penanggulangan kemiskinan

Ia juga menyoroti mengenai potensi maritim yang dimiliki Kepri yang sampai saat ini belum dimanfaatkan secara optimal. 

“Selain maritim juga di sektor pertambangan seperti di Lingga yang memiliki potensi yang sangat bagus yakni tambang bauksit, silika, timah, biji besi dan granit,” katanya.

Anggota Pansus Sirajuddin Nur mengatakan mengenai visi gubernur dan wakil gubernur tidak perlu diperdebatkan karena itu merupakan janji politik keduanya saat kampanye. 

“Namun jalan atau cara untuk memenuhi visi tersebut yang harus kita bahas bersama. Artinya cara tersebut harus disesuaikan dengan apa yang telah dituangkan di dalam RPJMD dan kita sebagai anggota dewan bertugas untuk mengawasinya jika nantinya ada ketidaksesuaian,” Kata Sirajuddin.

Oleh sebab itu, ia mengusulkan bahwa pembahasan RPJMD tersebut dimulai dari Bab IV dengan tujuan untuk mengidentifikasi masalah.

Sirajudin menilai bahwa arah kebijakan yang ada di dalam draf  RPJMD yang ada saat ini dianggap masih belum bisa menyelesaikan permasalahan sampai lima tahun ke depan.

“Apa masalah kita saat ini sampai lima tahun ke depan harus dituangkan dan kita cari solusinya bersama dengan menuangkannya di dalam RPJMD ini. RPJMD ini adalah alat untuk menyelesaikan masalah sampai lima tahun ke depan,” ujar Sirajuddin. 
Pewarta :
Editor: Evi Ratnawati
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar