53 KK Batam terima bantuan penghapusan kemiskinan ekstrem

Batam (ANTARA) - Sebanyak 53 kepala keluarga (KK) di Batam, Kepulauan Riau menerima bantuan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Sekretaris Daerah Kota Batam Jefridin Hamid di Batam, Sabtu mengatakan selain menyerahkan bantuan P3KE, pihaknya juga menyalurkan bantuan kursi roda sebanyak 20 unit kepada penyandang disabilitas.

"Bantuan ini merupakan bentuk tindak lanjut dari hasil verifikasi data kemiskinan ekstrem yang dilakukan Pemerintah Kota Batam, hingga didapati sebanyak 218 jiwa penduduk Batam yang masuk kategori kemiskinan ekstrem," kata Jefridin.

Ia menjelaskan nama penerima bantuan sosial dan besaran bantuan sosial program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kota Batam diatur dalam Surat Keputusan Walikota Batam Nomor 269 Tahun 2023.

“Dari nama- nama tersebut Wali Kota mengambil langkah dengan memberikan bantuan sosial reguler senilai Rp1 juta per KK bagi masyarakat Kota Batam kategori kemiskinan ekstrem,” ujar dia.

Kata Jefridin, kebijakan bantuan sosial bagi masyarakat kategori miskin ekstrem ini akan terus berlanjut hingga 2024.

Ia berharap masyarakat dapat terus kompak mendukung setiap kebijakan Pemerintah Kota Batam.

“Mari kita jaga kekompakan dan kebersamaan agar proses pembangunan di Batam dapat terus berjalan dan berkelanjutan,” kata Jefridin.

Diberitakan sebelumnya, Pemkot Batam, Kepulauan Riau, menerima penghargaan berupa dana insentif fiskal kategori upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tahun anggaran 2023 dari Pemerintah Pusat sebesar Rp6,9 miliar.

Sebelumnya Jefridin  mengatakan hasil verifikasi validasi data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) di Kota Batam berjumlah 78.934 jiwa.

Berdasarkan data itu, Pemkot Batam melakukan verifikasi data kemiskinan ekstrem, sehingga tersisa 218 jiwa penduduk Batam yang masuk kategori kemiskinan ekstrem.

"Alhamdulillah Pemkot Batam menerima insentif fiskal dari Pemerintah Pusat. Penghargaan ini diperoleh sebagai apresiasi kepada pemerintah daerah dalam menangani persoalan kemiskinan ekstrem di daerah masing-masing," ujarnya.