Tanjungpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) resmi mengoperasikan dermaga apung berbahan HDPE (High Density Polyethylene) senilai Rp2,3 miliar di Pelabuhan Pantai Indah, Kijang, Kabupaten Bintan.
"Ini merupakan satu dari sembilan dermaga apung HDPE yang dilaksanakan pekerjaannya tahun 2023 oleh Pemprov Kepri melalui Dinas Perhubungan," kata Gubernur Kepri, Ansar Ahmad saat meresmikan dermaga apung HDPE tersebut, Jumat (29/12).
Ansar menjelaskan pembangunan dermaga HDPE itu dibiayai APBD Pemprov Kepri Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2,3 miliar, dengan spesifikasi alat apung HDPE, struktur HDPE, rangka marine alumunium dan lantai WPC dengan sistem knockdown. HDPE merupakan salah satu bahan yang paling banyak digunakan untuk pembuatan kemasan yang berbahan plastik.
Kemudian, ukuran dermaga apung HDPE seluas 3,8 meter x 9 meter, gangway seluas 1,8 meter x 10 meter, dan trestel tetap 3 meter x 6 meter. Pekerjaan dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana CV. AQJ Gemilang dengan CV. Zig Zag Konsultan sebagai konsultan pengawas.
Ia mengatakan bahwa pembangunan dermaga apung HDPE ini merupakan kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat Bintan Timur, khususnya yang tinggal di wilayah pesisir.
"Wilayah ini merupakan salah satu pintu masuk masyarakat yang datang ke wilayah Kecamatan Bintan Timur dari wilayah pesisir. Ini akan meningkatkan nilai tambah perpindahan orang dan barang yang muaranya pada peningkatan perputaran ekonomi," ujar Ansar.
Ansar berharap dengan adanya dermaga apung HDPE yang baru ini, masyarakat Kecamatan Bintan Timur dapat menjaga dan memanfaatkan dengan baik fasilitas yang dibangun dengan dana masyarakat ini.
"Selamat untuk masyarakat Kecamatan Bintan Timur, sudah ada dermaga HDPE yang baru, jaga dan manfaatkan dengan baik supaya dana masyarakat yang kita gunakan untuk ini akan menambah nilainya," ucap Ansar.
Gubernur Ansar juga menyampaikan di tahun 2024, anggaran untuk Kabupaten Bintan dari APBD Pemprov Kepri mencapai lebih kurang Rp70 miliar. Tidak hanya untuk Bintan, tetapi juga dibagi secara seimbang untuk seluruh kabupaten kota lainnya di Kepri.
"Kita perlu mendeskripsikan APBD supaya GINI Ratio terkontrol. Jadi ketimpangan, ada daerah yang terang benderang namun ada juga daerah yang gelap gulita dapat diminimalisir," tutur Ansar.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Ansar juga menyerahkan secara simbolis life jacket kepada perwakilan ojek pompong, serta hibah barang berupa sepuluh tenda dan 500 kursi dari APBD Perubahan tahun 2023 aspirasi dari Anggota DPRD Kepri, Harlianto.
Ansar menambahkan Pemprov Kepri terus menggesa pembangunan delapan ponton HDPE lainnya, antara lain Pelabuhan Kampung Asam di Kabupaten Karimun, Pelabuhan Tanjung Persenangan Nyit-Nyit Pulau Tiga dan Pelabuhan Sedanau di Kabupaten Natuna, Pelabuhan Penyengat di Kota Tanjungpinang, Pelabuhan Tanjung Buton di Kabupaten Lingga, Pelabuhan Tarempa di Kepulauan Anambas, serta Pelabuhan Bulang Linggi Tanjung Uban dan Pelabuhan Tambelan di Kabupaten Bintan.
Baca juga:
Kantor Imigrasi Batam cek dokumen keimigrasian TKA pada tiga perusahaan
Pemkot Batam luncurkan mobil pasar keliling antisipasi laju inflasi
Nyat Kadir sambangi pedagang di pasar Ranai Natuna-Kepri
Pemprov Kepri resmi operasikan dermaga apung HDPE senilai Rp2,3 miliar
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) resmi mengoperasikan dermaga apung HDPE di Pelabuhan Pantai Indah, Kijang, Kabupaten Bintan, Jumat (29/12/2023). (ANTARA/HO-Humas Pemprov Kepri)
Komentar