BPS Kepri adakan fasilitas pelayanan statistik terpadu

Tanjungpinang, Kepri (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menghadirkan fasilitas pelayanan statistik terpadu (PST), yang menjadi salah satu dari sepuluh provinsi di Indonesia, yang diminta memenuhi standar ISO 9005:2015.

"ISO 9001:2015 merupakan standar internasional yang menetapkan berbagai persyaratan, pedoman, dan SOP untuk sistem manajemen mutu," kata Kepala BPS Kepri Darwis Sitorus usai mendampingi Gubernur Kepri Ansar Ahmad meresmikan fasilitas PTS di Kantor BPS Kota Tanjungpinang, Kepri, Jumat.

Darwis menyebut jenis layanan yang disediakan PST BPS Kepri di antaranya perpustakaan tercetak, baik berupa layanan terbuka maupun tertutup, perpustakaan digital, layanan konsultasi statistik, data mikro, rekomendasi statistik, dan penjualan produk BPS.

Kemudian, fasilitas yang tersedia di PST BPS Kepri dalam memaksimalkan pelayanan telah tersedia pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) desk, lounge dan kafetaria mini, serta PC untuk pengunjung.

Selain itu, ada juga studio konsultasi statistik dengan perangkat audiovisual, dan ruangan podcast Kepri Cerdas (Cerita Data Statistik).

"PST BPS adalah pemberian pelayanan data dan kegiatan statistik dari beberapa jenis pelayanan yang dilakukan secara terpadu melalui satu pintu oleh satu unit kerja sebagai penanggung jawab," ujar Darwis.

Sementara itu, Gubernur Kepri berharap dengan diresmikannya PST dengan standar ISO 9001:2015 ini, pelayanan berbasis digital BPS yang telah terstandar akan lebih dapat memenuhi kebutuhan berbagai lapisan masyarakat atas kebutuhan data statistik.

"Saya kira fasilitasnya sangat memadai, dengan sistem digital juga, silakan masyarakat manfaatkan ini, baik pemerintah, pengusaha, maupun masyarakat umum," katanya.

Ansar pun berharap kehadiran PST ini akan menjadi kebanggaan Provinsi Kepri yang sebagai salah satu alat pendukung peningkatan berbagai indikator makro yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Baca juga:
Pemprov Kepri evaluasi kebijakan yang pengaruhi inflasi di awal 2024

Pemprov Kepri dan BPJSTK bersinergi perluas segmentasi perlindungan sosial