Batam (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kepulauan Riau melaporkan bahwa realisasi penerimaan pajak di wilayah tersebut hingga April 2024 telah mencapai 32,31 persen atau Rp3,7 triliun dari target APBN yang dipatok untuk wilayah dimaksud.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kepri Imanul Hakim dalam keterangan yang diterima di Batam, Jumat mengatakan hasil penerimaan tersebut didukung oleh kinerja kegiatan ekonomi yang baik, aktivitas produksi dan konsumsi yang terjaga, serta transaksi domestik yang stabil dan berkelanjutan, khususnya pada Kelompok Lapangan Usaha (KLU) Industri Pengolahan.
"Sektor Industri Pengolahan masih menjadi penyumbang kontribusi penerimaan pajak terbesar di Provinsi Kepri dengan capaian penerimaan sebesar Rp730,56 miliar dengan kontribusi sebesar 48,71 persen dari total penerimaan pajak di Provinsi Kepri," ujar Imanul.
Ia menyampaikan sektor usaha yang memberikan kontribusi besar adalah Sektor Usaha Perdagangan Besar dan Eceran 12,26 persen serta Sektor Usaha Konstruksi 7,20 persen.
Imanul menyampaikan untuk jenis pajak, Pajak Penghasilan (PPh) mengalami pertumbuhan positif 24,24 persen (yoy) yang didorong oleh realisasi PPh Pasal 25 Badan, yang memasuki batas akhir pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada tanggal 30 April 2024.
"Sehingga banyak Wajib Pajak (WP) Badan yang melakukan kekurangan pembayaran pajak," kata dia.
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga mengalami pertumbuhan positif 23,72 persen (yoy) yang didorong oleh realisasi PPN Dalam Negeri yang menyumbang 7,58 persen dari total Penerimaan Pajak di Kepri.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kepulauan Riau (Kanwil DJPb Kepri) Indra Soeparjanto mengatakan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan April 2024 tercatat sebesar Rp1,2 triliun, mengalami peningkatan 101,68 persen (yoy).
"Hasil penerimaan ini didominasi oleh Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) dan ditopang dengan adanya kenaikan yang sangat signifikan pada PNBP Lainnya yang dikelola oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Batam sebesar Rp805,60 juta," kata Indra.
Dari sisi Belanja APBN, total belanja telah terealisasikan sebesar Rp4,5 triliun atau 25,91 persen dari total pagu dan mampu tumbuh sebesar 17,49 persen (yoy).
Realisasi belanja pemerintah pusat
sebesar Rp2,1 triliun atau 21,96 persen dari total pagu, dengan realisasi tertinggi pada belanja barang Rp1 triliun (23,86 persen dari pagu), tumbuh 61,36 persen (yoy).
"Selanjutnya, Transfer ke Daerah (TKD) telah terealisasi sebesar Rp2,4 triliun (30,65 persen dari pagu), tumbuh 5,26 persen (yoy). Realisasi terbesar pada Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1,6 triliun," kata Indra.
Komentar