Pendistribusian KUA/PPAS Dinilai Bermasalah

Selasa, 22 November 2011 15:58 WIB

Tanjungpinang (ANTARA Kepri) - Wakil Ketua II DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Lis Darmansyah menilai pendistribusian dokumen kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) APBD 2012 yang akan dibahas bermasalah sehingga tidak semua anggota DPRD menerimanya.

"Saya yakin tidak ada unsur kesengajaan, namun saya yakin cara pendistribusiannya yang salah sehingga tidak semua anggota DPRD menerimanya," kata Lis di Tanjungpinang, Selasa.

Lis mengatakan, secara pribadi dirinya juga tidak menerima dokumen itu, namun mencari tahu untuk melakukan pembahasan.

Politisi PDI Perjuangan itu juga menilai karena pihak pemerintah hanya menyerahkan bebrapa rangkap foto copy sehingga tidak diterima oleh 21 orang angota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepulauan Riau (Kepri).

"Saya berharap kedepannya pendistribusiannya bisa dilakukan dengan baik, agar semua anggota bisa menerima," kata Lis.

Ketua DPRD Provinsi Kepri, Nur Syafriadi mengatakan dokumen KUA dan PPAS tersebut telah diterima oleh seluruh anggota Banggar dan sudah dibahas selama dua pekan sejak diserahkan oleh pemerintah daerah.

"Sudah diterima dan sudah dibahas selama dua pekan sejak diserahkan," kata Nur usai memimpin paripurna penyerahan nota keuangan APBD 2012 dari pemerintah daerah setempat untuk dibahas DPRD, Senin (21/11).

Namun, anggota Banggar DPRD Kepri Syukri Fahrial mengaku belum pernah melihat dan menerima dokumen KUA dan PPAS tersebut apalagi ikut melakukan pembahasan.

"Saya tidak pernah melihat, menerima apalagi melakukan pembahasan," kata Syukri.

Karena belum menerima dokumen KUA dan PPAS, Ketua Komisi I DPRD Kepri itu juga menolak mengikuti penyerahan nota keuangan APBD 2012 walau pun berada di Kantor DPRD Kepri pada Senin (21/11).

"Saya malas dan tidak mau mengikuti sidang karena ada sesuatu yang saya nilai ganjil," kata Sukhri yang diusung Partai Hanura.

Sebelum sidang paripurna berlangsung, sejumlah anggota DPRD Kepri juga terlibat perbincangan akan mengikuti persidangan atau tidak, karena belum menerima dan melihat nota keuangan, serta kebijakan umum anggaran KUA/PPAS APBD 2012 yang akan dibahas.

Anggota Fraksi Demokrat, Surya Makmur Nasution juga mempertanyakan KUA dan PPAS yang belum diterimanya pada saat paripurna berlangsung.

(pso-029/M019)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.