DPRD Minta Bupati Karimun Perhatikan Satuan Kerja
Karimun (ANTARA Kepri) - Delapan fraksi DPRD Karimun, Kepulauan Riau, mengharapkan Bupati Karimun, Nurdin Basirun serius memperhatikan kinerja pimpinan satuan kerja pemerintahannya.
Keseriusan itu akan menentukan keberhasilan realisasi visi dan misi Bupati yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), ucap juru bicara Panitia Khusus RPJMD DPRD Karimun, Suharsono, saat membacakan pandangan akhir Fraksi PAN dalam rapat paripurna pengesahan Perda RPJMD Karimun 2011-2016, Rabu.
Fraksi PAN juga mengharapkan setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang mengisi struktur pemerintahan pasangan Bupati Nurdin dan Wakil Bupati Aunur Rafiq periode 2011-2016 membuat rencana strategis setiap tahun sesuai amanat RPJMD.
"Dalam melaksanakan tugas, SKPD harus taat asas, patuh pada aturan dan efektif serta efisien dalam penggunaan anggaran," ucapnya.
Sebelumnya Fraksi Golkar mengharapkan bupati membuat kontrak politik dengan seluruh pimpinan SKPD dan membuat batasan yang jelas untuk mengukur kinerja SKPD.
Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan, meminta Bupati segera meninjau ulang penempatan sejumlah personel SKPD karena banyak yang tidak sesuai dengan keahliannya sehingga kelak dikhawatirkan target dalam RPJMD tidak tercapai.
"Wajibkan seluruh SKPD menyusun rencana strategis sesuai amanat dan target RPJMD dan buatlah kontrak kerja agar visi misi tidak sia-sia," kata Suharsono, membacakan pandangan fraksi tersebut.
Sedangkan Fraksi Demokrat berpendapat Bupati perlu mengharuskan lintas-SKPD melakukan koordinasi.
"Tujuannya bila ada SKPD yang gagal melaksanakan amanat RPJMD, tidak saling lempar tanggungjawab," ujarnya.
Selanjutnya Fraksi Bintang Reformasi mengharapkan Bupati secara langsung mengawasi agar kinerja SKPD bisa optimal dan program kegiatan yang disusun bisa lebih prorakyat.
Fraksi Hanura, mengharapkan keseriusan Bupati melaksanakan amanat RPJMD.
Fraksi itu juga mengharapkan Bupati bisa lebih selektif lagi dalam mengisi jabatan pimpinan SKPD.
Menurut Fraksi Keadilan Pembangunan, agar target dalam RPJMD tidak sia-sia, Bupati harus memiliki alat ukur kinerja yang memiliki batasan yang jelas.
Terakhir dari Fraksi Kebangkitan Indonesia Baru, megharapkan SKPD dapat melaksanakan paparan dalam RPJMD.
Menyikapi saran dan kritik fraksi, Bupati Karimun, Nurdin Basirun berjanji segera merespon saran dan kritikan tersebut.
"Akan saya beri penghargaan bagi SKPD yang berprestasi dan akan saya jatuhkan sanksi bagi yang berkinerja buruk," ucapnya.
Dia juga mengatakan keharusan SKPD untuk melaksanakan amanat dalam RPJMD.
"RPJMD harus dijadikan acuan oleh SKPD, karena itu janji kami pada masyarakat," katanya.
(KR-HAM/A013)
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
