Pagu anggaran BP Batam 2025 sebesar Rp1,992 triliun

Batam (ANTARA) - Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto menyebutkan pagu anggaran BP Batam tahun 2025 sebesar Rp1,992 miliar atau mengalami penurunan Rp 69,78 miliar atau 3,38 persen dari pagu indikatif.

Hal itu dikatakan Purwiyanto dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin (2/9/2024).

Purwiyanto mengatakan penurunan pagu anggaran 2025 karena adanya pengurangan anggaran dari pinjaman luar negeri yang semula dialokasikan dalam tahun anggaran 2025, namun ditarik ke tahun anggaran 2024 guna percepatan penyelesaian pekerjaan. 

Selanjutnya, ia merinci pelaksanaan anggaran BP Batam tahun 2024 sampai dengan bulan Agustus, realisasi belanjanya mencapai 39,82 persen dari alokasi DIPA. Sementara, realisasi penerimaan BP Batam mencapai 62,87 persen dari targetnya. 

Kinerja realisasi belanja tersebut, kata dia, menunjukkan peningkatan nominal sebesar 9,29 persen dari realisasi belanja pada periode yang sama dalam tahun 2023 lalu.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi melalui Wakil Kepala, Purwiyanto dalam kesempatan pertama menyampaikan perencanaan jangka panjang KPBPB Batam 2025-2045 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pengembangan KPBPB Batam Bintan Karimun.

Hal tersebut sejalan dengan Tema Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025 yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, serta dalam rangka mendukung Prioritas Nasional Tiga. 

"Sebagai konsekuensi logis dari kondisi tersebut, investasi di KPBPB Batam difokuskan pada pengembangan industri dalam sektor-sektor strategis yang memberikan nilai tambah tinggi diantaranya hub logistik internasional, industri kedirgantaraan, industri digital dan kreatif, dan pariwisata kesehatan," jelas Purwiyanto. 

Dalam kesempatan itu, ia bersama jajaran menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Pimpinan dan Para Anggota Komisi VI DPR RI  atas segala dukungan bagi pengembangan kawasan ekonomi strategis Batam baik dalam perencanaannya maupun pelaksanaannya khususnya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

"Dukungan dari Komisi VI DPR RI menjadi penambah semangat dan keyakinan BP Batam dalam upaya untuk mewujudkan kawasan Batam Rempang Galang menjadi kawasan ekonomi yang berprestasi dan maju," kata dia.