
Massa di Batam Tolak Kenaikan BBM

Batam (ANTARA Kepri) - Puluhan massa gabungan mahasiswa dan lembaga swadaya masyarakat unjuk rasa tolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Kantor Wali Kota dan DPRD Kota Batam, Kepulauan Riau, Senin.
"Kenaikan BBM akan berdampak besar bagi masyarakat kecil dan buruh di Batam. Kami menolak kenaikan BBM," ujar perwakilan Aliansi Masyarakat Bergerak Kota Batam, Ashari dalam orasi di halaman Gedung Pemerintah Kota Batam.
Ia mengatakan cadangan minyak yang dimiliki Indonesia cukup banyak sehingga seharusnya harga minyak bisa ditekan.
Menurut pengunjukrasa, biaya untuk meproses minyak dari kilang sampai siap digunakan hanya berkisar Rp450 - Rp600 per liter sehingga seharusnya harga minyak tidak perlu dinikkan.
"Dari penjualan selama ini pemerintah telah mengalami keuntungan. Tidak seharusnya harga kembali dinaikan. Kenaikan harga BBM menunjukan kalau pemerintah tidak ingin menyejahterakan rakyatnya," kata dia.
Ia mengatakan, selama ini rakyat sudah menderita dengan banyaknya uang yang dikorupsi oleh pejabat-pejabat negara.
"Bisa jadi kenaikan BBM justu akan menjadi ajang korupsi baru pejabat-pejabat negara sehingga akan semakin menyusahkan masyarakat dan buruh," kata Ashari.
"Kenaikan BBM tidak tepat, akan semakin menyusahkan masyarakat," kata Ketua Badan eksekutif Mahsiswa Faklultas Hukum Universitas Riau Kepulauan (Unrika) Batam, M Nur dalam kesempatan yang sama.
Ia berharap, pemerintah bisa mengkaji ulang rencana kenaikan BBM yang akan diberlakukan pada April nanti.
Selain menolak kenaikan BBM, penjunjukrasa juga meminta KPK mengusut tuntas kasus Century, wisma atlet, serta di birokrasi dari pusat hingga daerah.
"Seharusnya kasus-kasus koruspi yang sudah meraja lela tersebut ditindak dan tidak menaikan harga BBM," kata dia.
Pengunjukrasa juga meminta rencana-rencana DPR RI membangun fasilitas mewah pada gedung wakil rakyat tersebut dibatalkan.
(KR-LNO/E001)
Pewarta :
Editor:
Jo Seng Bie
COPYRIGHT © ANTARA 2026
