Derita Nelayan Natuna di Tengah Limpahan SDA

Sabtu, 21 April 2012 21:02 WIB

Pak Madji, Nelayan Pulau Laut, Natuna (kepri.antaranews.com/Rosyita)

NATUNA, salah satu pulau terluar di Provinsi Kepulauan Riau, terkenal sangat kaya akan potensi sumber daya alamnya, terutama di sektor perikanan laut, namun nelayannya tetap saja "miskin", di tengah maraknya pencurian ikan oleh kapal modern dari negara tetangga.

Satu atau dua kali dalam satu bulan kapal-kapal nelayan asing tersebut akan berkumpul di tengah laut pada malam hari. Mereka seakan berpesta dengan lampu yang terang benderang, bak sebuah kota tengah malam di tengah laut, berlabuh di wilayah kedaulatan NKRI.

Demikian sekelumit kisah Pak Madji (50), nelayan dari Pulau Laut, sebuah kecamatan yang memiliki dua pulau terluar yang berhadapan langsung dengan negara Vietnam, yakni Pulau Sekatung dan Semiun di Kabupaten Natuna, Provinsi kepulauan Riau, Jumat (20/4) di Ranai.

Wartawan ANTARA sedikit tergagap. Ternyata pengetahuan nelayan satu ini tentang wilayah kedaulatan laut NKRI cukup baik. Pak Madji sambil menghisap rokok dan asapnya mengepul mengusir tiupan angin senja di pelataran rumah nelayan tepi pantai di pasar Ranai, satu-satunya pasar bagi masyarakat ibukota Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Lelaki legam itu bertutur lincah, berkisah tentang nasib nelayan yang berada di ujung negeri perbatasan bernama tanah air Indonesia.

Dia masih bersemangat untuk memperbaiki nasib nelayan ke depan, walaupun dalam kurun waktu 12 tahun kabupaten ini sudah terbentuk, namun tiada perubahan berarti.

"Saya berharap, anak cucu saya tidak lagi melihat pemandangan lampu kapal asing yang kerlap-kerlip di tengah lautan, yang seakan mengejek bangsa yang terkenal dengan semboyan nenek moyangku pelaut ini," katanya.

Asa yang sama juga dituturkan Pak Weh (47), seorang pelaut di Pelabuhan Rakyat Penagi. Dia tak mampu menelan kekecewaan terhadap kondisi yang menimpa nasib nelayan tradisional setempat yang kian hari kian menyedihkan.

"Hasil tangkapan kami semakin menurun dari waktu-waktu sebelumnya," katanya, sambil bercerita pula tentang Kampong Penagi yang tempo dulu pernah ramai dengan pelabuhan rakyatnya.

Lelaki ini yang kenal Kantor Berita Indonesia "ANTARA" dari hobi mengisi teka teki silang ini berbincang asyik tentang Pelabuhan Penagi, pelabuhan bongkar muat pertama di Pulau Bunguran Timur, Ranai ibukota Kabupaten Natuna. Namun, sekelebat, ia beralih topik kembali ke rekan-rekan senasibnya.

"Kami bak penonton, sementara orang-orang asing itu mengeruk hasil laut yang kaya akan hasil perikanan," ujarnya nanar, memandang hamparan laut nan biru seakan menerawang negeri yang semula terkenal dengan Pulau Tujuh ini.

Baginya, tak asing lagi kekayaan hasil laut Natuna dijaring oleh nelayan-nelayan asing dengan alat tangkap serta alat navigasi kapal yang serba canggih. Sementara dirinya dan nelayan-nelayan tradisional di kabupaten hasil pemekaran Provinsi Kepulauan Riau tahun 1999 ini hanya bisa gigit jari.

"Hingga hari ini kenapa pemerintah seakan tidak peka dan membiarkan saja persoalan nelayan, negeri ini perlu pelabuhan yang memenuhi semua yang terkait dengan aktivitas nelayan," ujarnya.

Dari data Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Natuna tahun 2010, kasus 'illegal fishing' mencapai 108 kasus yang didominasi kapal nelayan asing yang berasal dari negara-negara utara, seperti Vietnam, Thailand, China dan Malaysia.

"Terdata tahun 2010 penangkapan mencapai 108 kasus, yang didominasi oleh kapal asing dari Vietnam, Thailand, Malaysia, China juga dari nelayan kita sendiri," kata Kepala Seksi Pengawasan DKP natuna, Buyung Priady.

Diketahui pula, kerugian negara terhadap aktivitas 'illegal fishing' ini pada 2010 mencapai Rp30 triliun, dan tahun 2011 turun menjadi Rp18 triliun. "Sementara tahun 2011 hanya delapan kasus, semuanya kapal asing," tuturnya.

Kondisi ini membuat Bupati Natuna, Ilyas Sabli, menegaskan bahwa pihaknya akan mendatangkan Kapal Hiu Macan untuk mengawasi 'illegal fishing' oleh kapal asing yang marak terjadi di perairan Natuna.

"Sekitar bulan Juni 2012 kita akan melakukan penandatanganan MoU dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan pusat untuk pengoperasian Kapal Hiu Macan, guna mengawasi aktivitas di perairan Natuna," katanya.

Dia mengatakan, langkah ini tidak bisa ditunda lagi. Karena aktivitas 'illegal fishing' sudah banyak dikeluhkan oleh masyarakat nelayan Natuna.

"Kita tidak ingin dirugikan lagi. Kondisi ini sangat meresahkan," katanya.

Dia mengakui, pengawasan aktivitas di perairan Natuna selama ini sangat kurang. "Karena itu, kita sudah memutuskan untuk bekerja sama dengan DKP pusat untuk menggunakan Kapal Hiu Macan dengan sistem 'sharing' biaya operasional," ujarnya.

Diharapkan, katanya, dengan pengawasan yang intensif dapat mengurangi aktivitas pelanggaran di perairan Natuna.

Walaupun banyak nelayan yang mengeluhkan keberadaan kapal-kapal asing yang melakukan mencuri ikan, data yang bersumber dari DKP Natuna malah menunjukkan penurunan dari tahun 2010.

Sementara itu, Kepala Bidang Produksi Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Natuna, Zakimin, di Ranai, menyebutkan, berdasarkan data produksi perikanan untuk penangkapan terjadi penurunan.

"Pada 2010 produksinya mencapai 42.120,10 ton, namun di tahun 2011 terjadi penurunan sekitar 2.000 ton, yakni 40.114,18 ditahun 2011," ucapnya.

Kondisi ini, menurut dia, disebabkan jumlah alat tangkap yang berkurang dari 14.803 unit tahun 2010 menjadi 12.725 unit.

Kenyataan lain, terkait alat tangkap dikeluhkan pula salah satu nelayan dari Kecamatan Pulau Tiga, Atan (34), praktik pencurian ikan sudah sangat meresahkan bagi nelayan.

"Bahkan, mereka tidak segan-segan lagi masuk ke wilayah empat mil, merusak alat penangkapan ikan nelayan, yakni rawai," katanya.

Kapal yang kerap menggunakan bendera Indonesia itu memiliki perahu semut yang turun menggunakan alat tangkap petrol, menarik ikan-ikan yang berada di bawah empat mil, sehingga merusak alat tangkap rawai yang dipasang nelayan Natuna.

"Entah bagaimanalah nasib kami," ujarnya putus asa, walaupun di wilayahnya Pulau Tiga akan dibangun pelabuhan terpadu yang didanai APBN.

Satu lagi kenyataan lain, kembali Pak Weh bercerita, pada musim utara, mulai Oktober hingga awal Januari merupakan panen bagi nelayan-nelayan asing.

"Saat itu musim utara, di mana gelombang di laut Natuna bisa mencapai ketinggian delapan meter, manalah bisa kami nelayan tradisional mampu mengarungi lautan di musim utara itu.

Ketika gelombang laut sangat tidak bersahabat dengan nelayan tradisional itulah kapal asing yang memiliki lampu kerlap-kerlip di malam hari dengan rakusnya mencuri ikan di perairan Natuna.

(KR-RST/H-KWR)