Peranan Pemerintah Dalam Menyelesaikan Permasalahan Lemah

Kamis, 26 April 2012 07:57 WIB

Tanjungpinang (ANTARA Kepri) - Peranan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan buruh dinilai masih lemah, kata narasumber dalam seminar "Peran Tripartit dalam Upaya Menciptakan Suasana yang Lebih Kondusif Menjelang May Day" di Tanjungpinang, Rabu.

"Pemerintah belum maksimal menyelesaikan permasalahan buruh, sehingga sering terjadi konflik antara buruh dan pengusaha saat saat menjelang penetapan upah layak pekerja," kata Ketua Kamar Dagang Industri Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, Bobby Jayanto.

Ia mengungkapkan, pemerintah di Provinsi Kepri dinilai belum bekerja maksimal dalam menyelesaikan berbagai persoalan buruh. Padahal buruh dan pengusaha merupakan aset yang harus dijaga agar investasi tidak terganggu.

Kesejahteraan buruh perlu diprioritaskan, namun kepentingan pengusaha juga harus diperhatikan. Kondisi itu menyebabkan buruh dan pengusaha saling membutuhkan.

Pemerintah harus dapat meramu kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan para buruh, dan juga menjamin kenyamanan pengusaha.

"Daerah tidak akan maju tanpa investasi. Tetapi harus diingat keringat buruh harus dihargai sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kepri, Iskandarsyah, mengemukakan, peran pemerintah dituntut untuk lebih maksimal dalam menangani persoalan perburuhan di Kepri. Sementara buruh, pemerintah dan pengusaha melalui forum tripartit diharapkan dapat bersinergi guna menciptakan iklim usaha yang kondisif.

"Saya berpandangan bahwa peran pemerintah yang sekarang harusnya lebih diperkuat untuk mengatasi persoalan perburuhan," kata Iskandarsyah.

Menurut dia, permasalahan buruh erat hubungannya dengan kesejahteraan. Demo damai hingga anarkis yang dilakukan buruh kemungkinan disebabkan adanya kebijakan perusahaan atau pun pemerintah yang tidak berpihak kepada para buruh.

"Menyelesaikan permasalahan buruh itu sebenarnya tidak rumit jika pengusaha dan pemerintah melaksanakan kebijakan sesuai ketentuan yang berlaku. Beri hak buruh yang manusiawi," katanya.

Iskandaryah berpandangan, seharusnya pemerintah bisa berperan dalam melakukan pengendalian terhadap inflasi. Sebab, upah yang tinggi pun tidak akan berdampak pada kesejahteraan buruh bila kenaikan harga-harga sembako tidak bisa dikendalikan.

Semua pihak harus berperan untuk menciptakan suasana kondusif. Sebab, aksi unjuk rasa yang terjadi akan langsung berdampak kepada dunia luar.

"Dalam kunjungan saya ke Singapura beberapa waktu lalu, para pengusaha di sana bertanya tentang aksi unjuk rasa anarkis di Batam beberapa waktu lalu. Para pengusaha pun menjadi khawatir terhadap kondisi itu. Padahal, bila investor enggan masuk ke Kepri maka lapangan kerja tidak akan tercipta, dan hal ini juga akan berdampak buruk terhadap perekonomian," ujarnya.

Namun pada sisi lain, buruh juga harus disejahterakan. Sampai sejauh ini, penghitungan standar upah layak, menurut Iskandar selalu dihitung pada kondisi buruh secara lajang. Padahal ada di antara mereka yang sudah berkeluarga dan miliki anak. Karena itulah, pemerintah harus mempertimbangkan kondisi ini.

"Pemberian upah terhadap buruh harus logis, dengan mempertimbangkan berbagai hal, seperti jumlah anggota keluarga buruh," ujarnya.

Sementara itu, Ketua SBSI 92 Tanjungpinang, Edward Saragih, mengatakan, saat ini permasalahan buruh tidak sekadar menyangkut upah, melainkan juga tabungan. Sebab, kalau bekerja selama sekian tahun tanpa ada 'saving', maka hal ini juga tidak akan mengangkat kesejahteraan buruh.

"Penyelesaian permasalahan buruh biasanya melewati tahapan negosiasi, intimidasi melalui mogok kerja dan aksi unjuk rasa," karanya.

Seminar yang digelar Forum Sangsaka dibuka oleh Wakil Wali Kota Tanjungpinang Edward Mushalli. Edward dalam pidato pembukaannya berharap ada sinergi yang lebih kuat antara ketiga elemen dalam tripartite.

"Saya juga memberikan apresiasi kepada Forum Sangsaka yang dimotori oleh mahasiwa dan para dosen muda untuk membuat kajian-kaian semiar rutin guna meningkatkan pengetahuan masyarakat," kata Edward.

Acara ini merupakan seminar rutin yang digelar oleh Forum Sangsaka Kepulauan Riau. Forum ini sendiri adalah sebuah kelompok diskusi mahasiswa dan akademisi. Melalui seminar dan kajian-kajian ilmu sosial dan IT, forum ini bercita-cita ingin membangun masyarakat Indonesia yang maju dengan landasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

"Karena itu, kami terus melakukan seminar rutin untuk persemaian gagasan ilmiah di wilayah Kepri," kata Gusmarni, Ketua Forum Sangsaka. (KR-NP/H-KWR)