Batam (ANTARA) - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam, Kepulauan Riau menyebutkan penerapan opsen atau tambahan pajak sebesar 66 persen dari nilai pajak kendaraan bermotor (PKB) memiliki potensi meningkatkan penerimaan asli daerah (PAD) mencapai Rp150 miliar.
Sekretaris Bapenda Kota Batam M. Aidil Sahalo di Batam, Jumat mengatakan selain berlaku untuk nilai pajak PKB, opsen pajak juga ditujukan untuk pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).
Baca juga: BP2D Kepri: Perlu evaluasi cegah pengusiran nelayan terulang
Ia menyampaikan hal tersebut sesuai dengan undang-undang (UU) tentang keuangan antar pusat dan daerah (HKPD) nomor 1 tahun 2020.
“Undang-undang ini memberikan amanat untuk pembayaran dan pembagian secara langsung. Jadi pada saat seseorang membayar pajak kendaraan bermotor di samsat provinsi, maka pada saat dia mau bayar itulah langsung terbagi. Mana yg hak provinsi, mana yang hak kabupaten/kota. Dengan pola pembagian, 66 persen menjadi hak kabupaten/kota asal dimana kendaraan itu terdaftar. Dan 34 persen itu untuk provinsi. Tidak menunggu dana bagi hasil lagi,” kata Aidil.
Ia menyebutkan opsen pajak 66 persen itu mulai diterapkan pada 6 Januari 2025 mendatang.
Lebih lanjut, Aidil menyampaikan sekitar 70 persen kendaraan yang ada di wilayah Provinsi Kepri terdaftar di Kota Batam.
“Artinya hampir 70 persen penerimaan PKB dan bea balik nama itu menjadi hak Batam. Dengan pola pembagian langsung sesuai dengan domisili kendaraan, maka Batam berpotensi ada meningkat penerimaan PKB dan bea balik namanya,” ujar dia.
Aidil menyebutkan dalam UU HKPD tersebut bahwa penggunaan utama minimal 10 persen dari penerimaan PKB dan bea balik nama untuk peningkatan infrastruktur seperti jalan, jembatan, drainase, lampu jalan, dan taman kota.
“Jadi akan dikembalikan lagi terhadap itu. Kita juga karena kebetulan pak Wali Kota sudah memulai sejak lama, bahwa infrastruktur Batam akan di modernisasi. Maka kita akan menambah sisi penerimaan untuk kita salurkan lagi kepada infrastruktur,” kata Aidil.
Baca juga: Prabowo gelontorkan Rp4,7 triliun untuk pemeriksaan kesehatan gratis 60 juta orang
Komentar