Batam (ANTARA) - Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau mulai menggelar rembuk stunting tingkat kelurahan dalam upaya mengintervensi penanganan angka kasus tersebut.
Kepala Bidang (Kabid) Pembangunan Manusia dan Masyarakat (PMM) Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan (Bapelitbang) Kota Batam Nila Desmini di Batam, Rabu, mengatakan rembuk stunting untuk menyampaikan hasil analisis situasi dan rancangan rencana kegiatan intervensi penurunan stunting daerah terintegrasi.
Selain itu, untuk mendeklarasikan komitmen pemerintah daerah dan menyepakati rencana kegiatan intervensi penurunan stunting terintegrasi dan membangun komitmen publik dalam kegiatan penurunan stunting secara terintegrasi di kabupaten atau kota.
Baca juga: Antisipasi HMPV, BBKK siagakan 37 petugas di seluruh pintu masuk internasional di Batam
"Sementara ini yang sudah melaksanakan rembuk stunting tingkat kelurahan di antaranya Kelurahan Tanjunguncang, Sambau, Tanjungbuntung, dan Bengkong Indah," ujar Nila.
Ia menjelaskan terdapat delapan materi utama dalam rembuk stunting, seperti pencapaian konvergensi stunting tahun 2024, evaluasi kinerja unsur pelaku percepatan penurunan stunting kelurahan, dan faktor determinan yang paling dominan memengaruhi stunting di kelurahan atau kecamatan.
Selain itu, komitmen kelurahan dan kecamatan untuk kegiatan dan penanganan stunting, peran unsur pelaku penanganan stunting di kelurahan, menetapkan data sasaran stunting pada kelurahan, usulan program prioritas penanganan stunting pada APBD tahun 2026, dan inovasi yang akan dilakukan dalam penanganan stunting.
Baca juga: Kuota haji Batam 2025 diperkirakan sebanyak 704 jemaah
"Ini upaya pemerintah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Kami benar- benar serius dan berkomitmen untuk masalah stunting ini," ujar dia.
Sebelumnya, Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Batam Amsakar Achmad optimistis daerah itu dapat menjadi kota percontohan dalam upaya penanganan stunting.
Amsakar yang juga Wakil Wali Kota Batam itu, menambahkan hal tersebut terlihat dari angka stunting yang terus mengalami penurunan setiap tahun.
“Ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan generasi Batam yang sehat dan bebas stunting,” katanya.
Baca juga: BBKK Batam lakukan Sistem Surveilans Terintegrasi guna cegah virus HMPV
Pada 2021, angka stunting mencapai 16,1 persen (SSGI) lebih rendah dari rata-rata nasional 24,4 persen.
Pada 2022, angka ini turun menjadi 15,2 persen (SSGI), lebih baik dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Kepulauan Riau sebesar 15,5 persen. Pada tahun 2023, mengalami penurunan drastis hingga 2,35 persen (e-PPGBM), menyisakan 1.229 anak terindikasi stunting.
Pada 2024, prevalensi kembali turun menjadi 1,23 persen.
Baca juga:
Diskan Batam salurkan bantuan alat tangkap ke 75 KUB pada tahun 2024
Gubernur Kepri usulkan pemasangan autogate di pelabuhan utama wisman
Komentar