Batam (ANTARA) - Wali Kota Batam sekaligus Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Muhammad Rudi turut menangani persoalan lepasnya buaya dari penangkaran di Pulau Bulan, Batam, Kepulauan Riau (Kepri) dengan membentuk tim terpadu.
Dalam rapat bersama Forkopimda, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Batam dan PT Perkasa Jagat Karunia (PJK), Rudi menyebut jika pembentukan tim ini merupakan gerak cepat pemerintah dalam merespons kekhawatiran masyarakat Batam.
“Ini peristiwa force majeure. Pemerintah melalui Tim Terpadu ini akan berupaya untuk menangani dampak dari persoalan yang ada,” ujar Rudi dalam keterangan pers yang diterima di Batam, Jumat.
Ia menjelaskan bahwa Tim Terpadu terdiri dari personel TNI, Kepolisian, serta gabungan perangkat lainnya.
Tim tersebut dibentuk dengan harapan keterlibatan tim dapat memudahkan pencarian buaya penangkaran yang lepas di perairan sekitar Pulau Bulan.
“Target kita satu pekan. Metode penangkapan pun juga harus sesuai aturan hukum yang berlaku karena buaya termasuk hewan yang dilindungi,” ujarnya.
Wali Kota itu juga meminta agar PT PJK segera memperbaiki penangkaran buaya miliknya karena peristiwa ini menjadi persoalan besar apabila tidak mendapat atensi serius.
“Kalau tidak ada tindakan, peristiwa ini bisa memberikan pengaruh buruk terhadap kenyamanan dan sektor pariwisata. Oleh sebab itu, mesti ada evaluasi dari perusahaan agar tidak kembali terulang,” katanya.
Sementara itu, Pimpinan PT PJK Toni Budiharjo mengungkapkan bahwa pihaknya telah membentuk 17 tim untuk menangkap buaya penangkaran yang lepas.
“Kami juga dibantu oleh masyarakat dalam pencarian buaya ini. Dengan dukungan tim terpadu pencariannya bisa maksimal sesuai target waktu yang telah disepakati,” ujar Toni.
Baca juga:
Begini kronologi jebolnya penangkaran buaya di Pulau Bulan
BKSDA: Jumlah buaya penangkaran lepas tidak sampai ratusan
Dinas Perikanan Batam imbau nelayan agar waspada buaya lepas di perairan
Komentar