Tanjungpinang (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) lebih banyak mengoptimalkan sistem kerja secara daring untuk mendukung kebijakan efisiensi anggaran oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
"Kami menyesuaikan sistem kerja dengan memaksimalkan sumber daya yang ada saat ini, termasuk secara online," kata Kepala BPS Kepri Margaretha Ari Anggorowati di Tanjungpinang, Selasa.
Margaretha menyebut pascaterbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN/APBD, BPS Kepri langsung melakukan beberapa penyesuaian cara kerja, misalnya pelaksanaan rapat hingga kegiatan pelatihan digelar secara daring atau zoom meeting guna meminimalisir pengeluaran anggaran yang kurang penting.
Termasuk rilis berita resmi statistik rutin BPS Kepri, kata dia, mulai bulan Februari 2025 digelar secara daring.
Padahal biasanya kegiatan itu dilakukan lewat pertemuan tatap muka di kantor BPS Kepri dengan melibatkan semua pemangku kepentingan terkait.
Demikian pula dengan penghematan penggunaan listrik dan AC, pun sudah diterapkan di kantor BPS Kepri.
"Kecuali untuk kegiatan pengumpulan data, itu memang memerlukan anggaran," ujarnya.
Margaretha menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak terlalu mempengaruhi kinerja BPS Kepri. Pihaknya memastikan tetap maksimal dalam melaksanakan tugas pokok mereka. Salah satunya terkait persiapan sensus ekonomi tahun 2026.
"Sebelumnya, kami juga sudah menyelesaikan sensus pertanian tahun 2025," demikian Margaretha.
Baca juga:
BPS: Surplus neraca perdagangan Kepri capai 427 juta dolar AS pada januari 2025
BPS Kepri: Diskon tarif listrik berkontribusi pada deflasi di awal tahun
Komentar