Wah..Pusat Pemerintahan Kepri Kesulitan Air

Jumat, 24 Agustus 2012 21:10 WIB

Tanjungpinang (ANTARA Kepri) - Kantor Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Pulau Dompak, Tanjungpinang, hingga kini belum dapat ditempati karena kesulitan air dan listrik.

"Air dan listrik di Pulau Dompak masih menjadi kendala yang belum dapat diselesaikan hingga sekarang," kata Ketua DPRD Kepulauan Riau Nur Syafriadi yang dihubungi dari Tanjungpinang, Jumat.

Meski demikian, kata dia, Pemerintah Kepri secara berangsur-angsur mulai memanfaatkan kantor pemerintahan yang dibangun sejak 2007 itu dengan melaksanakan upacara peringatan Kemerdekaan Indonesia dan halal bihalal pada Idul Fitri 1433 Hijriah.

Namun pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pemerintahan masih dilakukan di kantor lama yang berlokasi di Jalan Basuki Rahmat, Tanjungpinang.

"Infrastruktur bangunan sudah dapat dipergunakan, tetapi masih terkendala air dan listrik," ungkap Nur yang diusung Partai Golkar ini.

Nur mengatakan, permasalahan air dan listrik akan dibahas dengan instansi yang berwenang dalam waktu dekat agar seluruh aktivitas pemerintahan dapat dilaksanakan di Pulau Dompak. Pemerintah Kepri harus dapat mencari solusi yang terbaik agar kantor pemerintahan dapat dimanfaatkan secara maksimal.

"Kami berharap seluruh aktivitas pemerintahan dapat pindah ke Pulau Dompak pada tahun ini. Sangat disayangkan jika hal itu tidak terealisasi, karena uang rakyat yang dipergunakan untuk membangun gedung itu sangat besar," ujarnya.

Ia juga berharap Kantor DPRD Kepri dapat pindah ke Pulau Dompak pada tahun ini. Selama ini, kantor yang ditempati anggota DPRD Kepri dan staf menggunakan gedung Day Club.

"Biaya Sewa Kantor DPRD Kepri itu sangat tinggi yaitu lebih dari Rp3 miliar/tahun. Kami berharap tahun ini Kantor DPRD Kepri sudah pindah ke Dompak," katanya.

Proyek pembangunan pusat pemerintahan di Dompak menelan anggaran Rp1,3 triliun yang dilaksanakan melalui sistem tahun jamak (2007-2010.

Proyek itu terdiri dari manajemen konstruksi pembangunan infrastruktur Rp24 miliar, Kantor Pemprov Kepri dan dinas Rp274 miliar, DPRD Kepri 71,25 miliar, Masjid Raya dan Islamic Centre Rp110 miliar, pembangunan jembatan Rp244,585 miliar, pembangunan jalan utama Rp196,886 miliar, jalan penghubung Pulau Dompak Rp51,592 miliar dan jalan lokal Rp57,552 miliar.

Pemerintah juga menetapkan anggaran untuk pembangunan Universitas Maritim Raja Ali Haji Rp50 miliar, gedung Lembaga Adat Melayu Rp20 miliar, rumah sakit provinsi Rp140 miliar, pemotongan bukit Bandara Raja Haji Fisabilillah Rp58 miliar dan pembangunan Kantor Dispenda Kepri Rp33,5 miliar.

Hingga sekarang, baru RSUP Kepri yang dimanfaatkan, sementara gedung lainnya belum dapat dipergunakan. Bahkan pembangunan gedung Lembaga Adat Melayu dan jembatan penghubung Tanjungpinang-Dompak menuai masalah karena belum selesai hingga sekarang.(KR-NP/R007)