Jampersal Karimun Layani 2.000 Ibu Hamil

Kamis, 20 September 2012 20:42 WIB

Karimun (ANTARA Kepri) - Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, menyatakan telah melayani 2.000 ibu hamil melalui program Jaminan Persalinan atau Jampersal.

"Ada sekitar 2.000 lebih ibu hamil yang kita layani melalui Jampersal di puskesmas, rumah sakit maupun klinik swasta dan bidan yang menjalin kerja sama dengan kita," kata Kepala Dinas Kesehatan Karimun Sensissiana di Tanjung Balai Karimun, Kamis.

Sensissiana menjelaskan 2.000 ibu hamil itu mendapatkan layanan persalinan gratis yang dibiayai dengan anggaran APBN melalui pos Kementerian Kesehatan.

"Kami tidak hafal besar anggarannya karena satu mata anggaran dengan program Jamkesmas. Namun demikian, anggaran yang sudah dikucurkan hingga Juli sudah mencapai 40 persen," kata dia.

Program Jampersal, kata dia, merupakan program terbaru Kemenkes untuk memberikan layanan persalinan gratis bagi ibu hamil yang tidak terdaftar dalam program jaminan kesehatan seperti Jamkesmas atau Jamkesda.

"Program ini bertujuan untuk mendorong kepesertaan masyarakat dalam program KB. Setiap peserta Jampersal diwajibkan membuat surat pernyataan untuk mengikuti program KB," ucapnya.

Selain mendorong partisipasi masyarakat dalam program KB, menurut dia, Jampersal juga bertujuan untuk menekan angka kematian ibu dan bayi guna terwujudnya program Millenium Development Goal's (MDGs).

Layanan Jampersal meliputi pemeriksaan kehamilan 'antenal care', pertolongan persalinan normal dan pemeriksaan setelah melahirkan atau 'postnatal care'.

"Pertanggungan atau klaim yang dibayarkan kepada peserta sebesar Rp670.000, meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun lalu sebesar Rp300.000 lebih," kata dia.

Dia mengatakan tingkat partisipasi bidan swasta dalam program tersebut meningkat dibandingkan tahun 2011.

"Pada tahun ini terdapat sebanyak 14 bidan swasta yang menjalin kerja sama pelayanan Jampersal," katanya.

Dia menambahkan kader posyandu turut dilibatkan dalam menyukseskan program Jampersal, terutama untuk mendata ibu-ibu hamil di lingkungannya.

"Keberhasilan program ini tidak diukur dari jumlah ibu hamil yang dilayani, tetapi diukur dari partisipasi masyarakat untuk mengikuti KB," katanya.(KR-RDT/M008)

Editor: Dedi