Badan Perbatasan Karimun Usulkan Tebing Lokasi Prioritas
Karimun (ANTARA Kepri) - Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Karimun, Provinsi Kepulauan Riau mengusulkan Kecamatan Tebing termasuk dalam lokasi prioritas pada 2015-2020 karena memiliki dua pulau terluar, yaitu Pulau Takong Hiu dan Karimun Anak.
"Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) menetapkan tiga kecamatan sebagai lokasi prioritas (Lopri), yaitu Meral, Kundur dan Moro. Sementara, Kecamatan Tebing tidak termasuk padahal memiliki pulau terluar yang berbatasan dengan Malaysia dan Singapura," kata Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah (BPPD) Karimun Suwedi usai sosialisasi peranan dan fungsi BPPD kepada sejumlah tokoh masyarakat dan pemuda di Gedung Nasional Tanjung Balai Karimun, Rabu.
Menurut Suwedi, usulan agar Tebing termasuk dalam Lopri pada 2015-2020 diharapkan dapat mempercepat program pembangunan, terutama sarana insfrastruktur penunjang bagi masyarakat yang tinggal di perbatasan dan pulau-pulau terluar.
"Jika dibandingkan dengan Kalimantan yang memiliki perbatasan darat, maka pembangunan di Karimun seperti di Tebing masih jauh tertinggal," kata dia.
Sebagai daerah kepulauan, tutur dia, pembangunan sarana infrastruktur membutuhkan biaya yang sangat besar sehingga sangat diperlukan prioritas penganggaran dari pemerintah pusat.
"Kami berharap pusat melalui BNPP meningkatkan anggaran dan bantuan untuk mempercepat pembangunan di perbatasan. Selain sarana penunjang kehidupan vital, pusat kami harapkan dapat membantu sarana transportasi untuk mobilisasi penduduk di pulau-pulau terluar," ucapnya.
Menurut dia, BPPD sebagai satuan kerja perangkat daerah yang baru terbentuk awal 2012 belum memiliki anggaran yang memadai untuk mengelola daerah perbatasan, apalagi dihadapkan pada keterbatasan anggaran dalam APBD.
"BPPD memang sudah mencapatkan alokasi anggaran dalam APBD Perubahan, tapi baru cukup untuk dana operasional dan kegiatan sosialisasi. Selain itu, jumlah pegawai masih kurang dan pegawai yang ada saja masih diperbantukan dari SKPD lain," tuturnya.
Dalam sosialisasi tersebut, kata dia, tokoh masyarakat dan pemuda diberi penjelasan tentang fungsi dan peranan BPPD yang dibentuk sebagai perpanjangan tangan BNPP dalam mengelola daerah perbatasan.
"Kami berharap masyarakat memberi masukan dalam mendukung tugas-tugas BPPD yang baru terbentuk ini," tambahnya.(*)
Editor: Dedi
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
