Batam (ANTARA) - Wakil Ketua I DPRD Kota Batam, Kepulauan Riau Aweng Kurniawan mendorong agar Dinas Perhubungan (Dishub) mengevaluasi sistem pengelolaan parkir di wilayah setempat.
Aweng di Batam, Rabu mengatakan keluhan terkait kinerja penerimaan retribusi parkir ini dinilai tidak pernah mencapai target selama ini.
Ia menambahkan potensi kebocoran yang sudah dipetakan sejak tahun ini, tapi tidak kunjung ada perbaikan.
"Tarif sudah naik, harusnya penerimaan bisa dua kali lipat, bahkan naik seharusnya. Dishub dari tahun ke tahun juga gagal menalangi soal potensi yang hilang setiap tahunnya," kata Aweng.
Ia menyampaikan persoalan retribusi parkir telah dibahas dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Batam, dan hasilnya menunjukkan adanya ketimpangan antara potensi dan realisasi.
Baca juga: Diskan Batam catat ekspor ikan sesuai target Semester I capai Rp129 miliar
"Hitung- hitungan tim Banggar itu potensi bisa sampai Rp40 miliar lebih. Sedangkan penerimaan kita setiap tahun hanya berkisar Rp5 miliar, sisanya ini kemana? Ini yang perlu kita cari tahu bersama. Optimalisasi penerimaan dari retribusi parkir ini yang harus dikejar," ujar dia.
Bahkan Banggar sempat mengusulkan moratorium atau pembebasan sementara pungutan parkir selama tiga bulan sebagai bentuk evaluasi menyeluruh.
“Ini juga jadi perhatian serius Pak Wali dan Bu Wakil. Moratorium ini penting, agar kita bisa lihat secara jernih masalahnya dan susun ulang sistemnya,” kata dia.
DPRD menilai optimalisasi sistem parkir tidak hanya soal menambah pemasukan daerah, tetapi juga menyangkut transparansi dan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Jika dibiarkan, potensi kerugian ini akan terus membebani APBD Kota Batam,” kata Aweng.
Baca juga: BI Kepri gandeng LKBN Antara gelar kelas jurnalistik anti hoaks dan peliputan berita ekonomi
Baca juga: 218 pelaku usaha di Sumbagut lolos program Pertamina UMK Academy 2025
Komentar