Dishub Tanjungpinang fokus pada reformasi sektor transportasi publik

Minggu, 10 Agustus 2025 08:44 WIB

Petugas Dishub Kota Tanjungpinang, Kepri, mengecek bus pariwisata, Senin (2/8/2025). ANTARA/Ogen

Tanjungpinang (ANTARA) - Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri), Boby Wira Satria mengatakan pemerintah kota akan fokus melakukan reformasi pada sektor transportasi publik di daerah tersebut.

Bobby di Tanjungpinang, Sabtu (9/8), mengatakan upaya itu bertujuan menghadirkan moda transportasi yang efektif, efisien, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Kami akan fokus pada pembenahan moda transportasi publik, khususnya optimalisasi lima unit Bus Rapid Transit (BRT) milik Pemkot Tanjungpinang," katanya.

Baca juga: Kepri gelar Gerakan Pangan Murah sinergi Polri dan Bulog secara serentak

Menurut dia, bus-bus tersebut akan segera diperbaiki dan dioperasikan untuk melayani trayek Senggarang dan Pulau Dompak, dengan sasaran utama pelajar dan mahasiswa.

Tak hanya itu, katanya, Dishub Tanjungpinang juga akan mendorong terwujudnya kerja sama dengan Dinas Pendidikan dan penyedia jasa angkutan kota dalam bentuk pola langganan untuk anak-anak sekolah.

Skema itu akan menghubungkan pihak sekolah dengan penyedia angkot agar anak-anak bisa bepergian ke sekolah dengan aman dan nyaman, tanpa harus mengandalkan kendaraan pribadi.

“Kami berharap langkah ini bisa menjadi solusi nyata bagi masyarakat, khususnya orangtua dan pelajar. Ini juga sejalan dengan misi pemkot untuk menghadirkan transportasi publik yang layak, aman, dan terjangkau,” ujar dia.

Baca juga: BMKG prakirakan cuaca Kepri hari ini berawan

Secara terpisah, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Kepri Syaiful menyambut baik upaya reformasi transportasi publik yang tengah digagas Pemkot Tanjungpinang melalui Dinas Perhubungan.

Ia menilai langkah yang diambil sudah tepat dan menjawab kebutuhan dasar masyarakat urban yang semakin berkembang. Khususnya, terkait pembenahan armada BRT dan integrasi layanan transportasi bagi pelajar adalah bentuk perhatian pemerintah terhadap hak mobilitas masyarakat.

Lebih lanjut Syaiful mengatakan, keberhasilan reformasi transportasi tidak bisa berdiri sendiri, melainkan perlu sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, operator transportasi, hingga partisipasi masyarakat sebagai pengguna.

“Kami berharap dishub melibatkan komunitas dan pelaku transportasi lokal dalam proses perencanaan hingga evaluasi. Dengan kolaborasi, reformasi angkutan publik akan berjalan lebih lancar dan tepat sasaran,” kata Syaiful.

Baca juga:
Kolaborasi kibarkan bendera raksasa, jaga Indonesia di ujung utara

KJRI Johor Bahru biayai pemulangan 77 PMI deportasi dari kelompok rentan